Solopos.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan sejumlah alasan kenapa pemerintah harus ikut membantu pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Menurutnya, saat dia bergabung dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), proyek ini sudah berjalan lebih dari 60 persen. Jika tiba-tiba terhenti, tentu dana yang sudah diinvestasikan sebelumnya akan sia-sia.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
“Waktu saya masuk [pemerintahan], proyek ini sudah berjalan 60 persen lebih. Masa harus berhenti. Kalau berhenti berarti uangnya kebakar dong jadi besi tua,” kata Erick dalam acara Kick Andy Show, dikutip Bisnis.com, Senin (15/11/2021).
Erick menilai skema pembangunan mega proyek ini berbeda dengan proyek lainnya. Proyek ini sebenarnya memang tidak bisa sepenuhnya dijalankan dengan skema business to business (B to B) tanpa perlu jaminan dari pemerintah.
Baca Juga: Penerapan Cukai Minuman Berpemanis, PT Sidomuncul Tunggu Aturan Turunan
Bukan itu saja, dia menuturkan bahwa bengkaknya biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini juga disebabkan beberapa hal. Bukan karena adanya indikasi korupsi.
“Kenapa harganya naik kita tahu pembebasan tanah di Indonesia susah. Ini yang akhirnya angkanya jadi naik. Kedua Covid-19 ini membuat harga-harga naik, harga baja naik batubara naik, semua juga cost investasi naik yang ada hubungannya dengan sumber daya alam. Jadi memang ada peningkatan karena itu. Kemarin delay lagi karena nggak ada yang bisa kerja. Kan hampir 6-7 bulan tidak bisa kerja,” tutur Erick.
Baginya, proyek infrastruktur ini adalah sebuah investasi yang hasilnya tidak bisa cepat didapat atau dirasakan. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini bisa membutuhkan waktu 30-40 tahun sampai akhirnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Baca Juga: Pengeluaran Per Kapita di Jateng pada 2021 Mencapai Rp11,03 Juta
Sebelumnya, Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri yang pernah menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak akan balik modal hingga kiamat sekalipun.
Menanggapi itu, Erick mengaku tidak sepenuhnya pernyataan Faisal Basri adalah salah. Menurutnya, pengembalian investasi sebuah proyek infrastruktur memang akan lama. Bahkan, bisa jadi manfaat dari Kereta Cepat ini baru bisa dirasakan oleh generasi berikutnya.
“Kalau infrastruktur konteksnya memang lama ya. Mungkin yang rasakan setelah kita meninggal, anak atau cucu kita,” kata Erick di acara itu.
Namun begitu, Menteri BUMN itu mencontohkan negara maju seperti Korea Selatan yang menggunakan 50 persen dari APBN di periode 1960 untuk pembangunan infrastruktur. Padahal dalam periode tersebut, Korea Selatan masih sangat miskin akibat peperangan.
Dia menilai pembangunan infrastruktur tersebut tidak bohong. Hari ini Korea Selatan membuktikan bisa menjadi negara maju sebagai dampak pembagunan 60 tahun silam tersebut.
Baca Juga: Cara Daftar Jadi Mitra Merchant Shopee Food, GrabFood dan GoFood
Perbedaaan Persepsi
Lebih lanjut dia menilai ada perbedaan persepsi antara permintaan dan penawaran antara pihaknya dan Faisal Basri yang kemudian menjadi kontroversi publik.
“Saya nggak bilang statement pengamat itu salah, tapi ada persepsi antara pola pikir berbeda antara pemikiran supply dan demand. Nah ini jadi kontroversi saya nggak mau debat ekonomi, saya kerja bukan ahli ekonomi,” imbuhnya.
Sebelumnya, Faisal Basri menilai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebagai proyek yang mubazir. Bahkan, dia memperkirakan pendanaan proyek ini tak akan balik modal hingga kiamat.
“Sebentar lagi rakyat membayar kereta cepat. Barang kali nanti tiketnya Rp400.000 sekali jalan. Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal,” ujarnya dalam sebuah dialog virtual, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pengerjaan infrastruktur ini hanya membuang anggaran negara. Apalagi saat ini akan didanai dari APBN setelah tersandung masalah pembengkakan biaya hingga Rp27,74 triliun.
Baca Juga: BTN Targetkan Pembiayaan 200.000 Rumah Bersubsidi Tiap Tahun
Sementara itu dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan rencananya menambah penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp53,1 trilun untuk menyuntik BUMN pada tahun ini.
Dari PMN tersebut, Menkeu menyebut anggaran yang akan disalurkan melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah sebesar Rp6,9 triliun yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang totalnya Rp20,1 triliun untuk tiga entitas termasuk KAI.
Adapun suntikan lewat KAI tersebut akan digunakan untuk proyek LRT Jabodebek Rp2,6 triliun dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rp4,3 triliun.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
