Solopos.com, JAKARTA — Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejumlah perbankan tengah menjadi sorotan usai adanya permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin terus memacu pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar naik kelas.
Jokowi mengungkapkan pendanaan KUR yang disediakan pemerintah pada tahun ini mencapai Rp460 triliun dengan bunga dipatok sebesar 6 persen saja.
Promosi Telkom Apresiasi Wahyu, Warrior Telkom Akses yang Viral karena Bantu Petani
“KUR maksimal hanya di angka Rp500 juta. Hanya problemnya perlu disosialisasikan agar kuota Rp460 triliun ini dihabiskan karena bunganya hanya 6 persen, tetapi betul-betul hanya untuk UMKM,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Tahun 2023, di ICE BSD Tangerang, Kamis (31/8/2023).
Saat Presiden ingin peningkatan penyaluran, di lapangan kondisi sebaliknya tengah terjadi. Penyaluran KUR terkini di sejumlah bank pelat merah mengalami penurunan seiring belum tuntasnya regulasi dari pemerintah.
Meskipun demikian, masing masing bank melakukan inovasi dengan memacu kredit usaha rakyat (KUR). Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) atau BRI misalnya. Tercatat pencairan KUR turun secara signifikan ke level 31,9 persen pada Juni 2023 dari level 70,9 persen pada Juni 2022.
Lalu, outstanding pinjaman untuk program KUR secara bank only turun dari Rp225,4 triliun pada Juni 2022 menjadi Rp219,8 triliun pada Juni 2023. Sementara itu, total peminjam mencapai 10,6 juta pada semester I/2023 dari periode yang sama tahun lalu yaitu 9,6 juta.
Direktur Utama BRI menjelaskan kondisi ini karena belum adanya dudukan alias payung regulasi terbaru terkait penyaluran KUR.
“KUR di 2023 ini belum ada. Karena kami saat ini masih nunggu ketentuannya. Tapi, di tengah jeda penyaluran KUR, ternyata penyaluran kredit mikro kita mampu menyentuh 11 persen dan porsinya hampir 50 persen,” ujar Sunarso menjelaskan langkah yang diambil BRI.
BRI memang menunggu penyesuaian Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang ditetapkan pada 25 Januari 2023. Regulasi ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
Dalam aturan terbaru, penyaluran KUR ditetapkan dalam sejumlah ketentuan yakni pertama, calon peminjam harus belum pernah memiliki pinjaman komersial sebelumnya. Kedua, terdapat batasan-batasan dalam menerima KUR berdasarkan sektor prioritas dan sektor lainnya. Tarif bunga yang dikenakan kepada para peminjam juga diatur dalam regulasi ini. Untuk KUR Super Mikro, tarif bunga yang diterapkan adalah 3 persen.
Ekspansi
Kondisi pararel terjadi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) yang mencatatkan penyaluran KUR senilai Rp48,6 triliun pada akhir Juni 2023, angka ini turun 0,8 persen dari yang sebelumnya Rp49 triliun, pada Juni 2022.
“[Kami] memiliki niat untuk terus melakukan ekspansi, tetapi kami akan melakukannya secara selektif. Ketidakpastian mengenai subsidi KUR memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan,” tulis manajemen dalam Briefing Analyst.
Di sisi lain PT Bank Mandiri Tbk. (Persero) Tbk. (BMRI) jumlah total pinjaman mikro yang mendapat subsidi (KUR) adalah sebesar Rp59,3 triliun pada Juni 2022 meningkat menjadi menjadi Rp59,8 triliun pada Juni 2023. Di mana, 4,62 triliun rupiah untuk sektor pertanian dan Rp28 miliar untuk sektor perikanan.
SVP Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menyebut penurunan yang terjadi di hampir seluruh bank berpelat merah lantaran turut menimbang rencana adanya aturan kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit UMKM yang bermasalah. Kondisi ini lah menurut dia membuat perusahaan BUMN menunggu detail teknis lebih lanjut.
Sementara itu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menyebutkan pihaknya juga telah menyalurkan KUR. Meski tak memberikan komentar lebih lanjut, akan tetapi Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan KUR yang terealisasi baru Rp1 triliun pada akhir Juni 2023.
“Nilai KUR kita kecil, alasannya karena baru mulai. Padahal, rencananya Rp3 triliun. Namun, perumahan kencang ya. Bahkan, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) terbilang kecil hanya 2 persenan, karena ada penjaminan,” ujarnya pada awak media usai agenda akad KPR Massal di Tangerang beberapa waktu lalu.
Tercatat, BTN telah menyalurkan kredit Rp307,66 triliun pada sepanjang paruh pertama 2023 atau semester I/2023. Nilai kredit bank tumbuh 7,52 persen yoy.
Sementara, bank jumbo swasta yakni BCA sendiri senantiasa berkomitmen untuk turut serta dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Saat ini, khusus untuk KUR dengan nilai di bawah Rp100 juta, pengajuannya dapat dilakukan tanpa agunan.
“Target penyaluran KUR BCA adalah sebesar Rp1 triliun di tahun 2023. Namun, sesuai arahan Pemerintah, bank penyalur KUR dapat melakukan penyesuaian target seiring dengan target nasional mengalami penurunan per Agustus 2023 ini,” ujar Eva.
Ke depan, BCA berkomitmen untuk mengoptimalkan channel penyaluran di Bank, digitalisasi, serta optimalisasi rantai pasok buyer atau mitra. BCA terus mengembangkan infrastruktur penyaluran KUR dengan adanya webform pengajuan KUR, end to end pengolahan KUR Tanpa Agunan via platform digital, serta otomasi beberapa laporan serta data untuk internal dan eksternal.
Sedang Dikaji
Kementerian Menteri Koperasi dan UKM (MenKop UKM) sedang mengkaji ketentuan kredit skoring sebagai mekanisme untuk mengakses kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM sebagaimana yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo.
“Pak Jokowi tadi luar biasa, supaya UMKM bisa mengakses pembiayaan bukan cuma modal kerja tapi modal investasi maka Pak Jokowi menyampaikan kepada saya untuk memikirkan alternatif pemberian kredit,” kata MenKop UKM Teten Masduki ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (1/9/2023).
Menteri Teten menjelaskan kredit skoring bukan berarti UMKM tidak harus memiliki aset, tidak memiliki agunan maupun kolateral, namun kolateral UMKM berbentuk kesehatan usaha maupun kontrak bisnis yang bisa dijadikan sebagai penilaian untuk kredit skoring.
Melalui kebijakan kredit skoring, lanjutnya, akan mempercepat penyaluran KUR kepada UMKM yang tidak memiliki aset berupa agunan.
“Misalnya pemerintah sekarang belanja. Belanja pemerintah 40 persen dari UMKM, sudah banyak UMKM punya PO dari kita, order dari pemerintah. Jelas pemerintah yang akan beli. Nah, mestinya ini bisa dijadikan agunan juga, kredit skoring bisa luas,” ucapnya.
Melalui kebijakan kredit skoring, lanjutnya, akan mempercepat penyaluran KUR kepada UMKM yang tidak memiliki aset berupa agunan.
Teten menyampaikan bahwa selain melalui penerapan kredit skoring, Presiden juga tengah mempercepat akses pembiayaan UMKM dengan menghapus kredit macet UMKM yang sudah lama di bank karena telah dihapusbukukan oleh perusahaan asuransi seperti Jamkrindo dan Askrindo.
“Karena ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun masih mengandalkan UMKM, karena itu Pak Presiden terus mem-push kami. Tentu ini perlu segera direspons OJK,” tuturnya.
Presiden Jokowi berinisiatif mengganti mekanisme agunan menjadi skor kredit untuk memaksimalkan penyerapan alokasi dana KUR 2023 senilai total Rp460 triliun.
“Mestinya harus gunakan sistem kredit skoring. Mestinya begitu, karena sudah 165 negara untuk UMKM menggunakan sistem kredit skoring,” kata Presiden Jokowi saat berpidato dalam agenda Rakernas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) XVIII 2023 di Tangerang, Banten, Kamis (31/8/2023).
Ia mengatakan dana KUR yang disediakan pemerintah saat ini memiliki kuota maksimal di angka Rp500 juta per pemohon dengan besaran bunga pinjaman 6 persen. Namun tantangan yang dihadapi saat ini, kata Jokowi, kuota KUR yang dijatah senilai total Rp460 triliun harus segera diserap sampai habis untuk pengembangan UMKM di Tanah Air.
“Problemnya ini harus disosialisasikan agar kuota Rp460 triliun ini harus habis, jangan ada yang tersisa, karena bunganya juga hanya 6 persen tapi betul-betul hanya untuk usaha mikro dan UKM,” ucap dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
