Solopos.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Covid-19 akan terus menjadi faktor yang menentukan dinamika dan perkembangan ekonomi sebuah negara.
Kenaikan kasus karena munculnya varian Delta menghadapkan Indonesia pada konsekuensi baru di bidang perekonomian.
Promosi Sistem E-Katalog Terbaru LKPP Meluncur, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran
Varian Delta yang dua kali lipat lebih menular dibandingkan dengan Covid-19 asli menyebabkan banyak negara harus melakukan perencanaan kebijakan kembali. Hal ini tidak terkecuali di Indonesia.
Baca Juga: Menimbang Layanan Isoman Hotel di Solo, Bikin Untung atau Sebaliknya?
Saat ini, peningkatan kasus ada di angka 30.000-an. Akibatnya, tren pemulihan ekonomi yang membaik pada kuartal II/2021 akan kembali terpengaruh.
Pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV akan sangat tergantung pada seberapa dalam mobilitas harus diturunkan dan seberapa lama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat harus dilakukan.
“Dalam skenario berat dengan mobilitas yang harus diturunkan hingga 50 persen sampai dengan Agustus, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diproyeksikan pada angka 3,7 persen,” katanya melalui akun Instagram seperti dilansir Bisnis.com, Kamis (8/7/2021).
Baca Juga: Viral! Penyanyi Dangdut Cantik Boyolali Banting Setir Jadi Petani
Vaksinasi Harus Meluas
Sri menjelaskan bahwa jika menggunakan skenario moderat, yakni pemerintah dan masyarakat bisa menjaga penyebaran Covid-19 terkendali hingga akhir Juli, maka pertumbuhan ekonomi tahun ini diproyeksikan sebesar 4,5 persen.
“Keduanya dengan catatan keadaan setelah itu bisa dilakukan normalisasi. APBN akan terus merespon berbagai dinamika yang terjadi, termasuk peningkatan kasus akibat varian Delta,” jelasnya.
Salah satu upaya menahan penyebaran, Sri menuturkan bahwa vaksinasi harus meluas dan sukses karena bisa mengurangi tarik ulur antara Covid-19 dengan mobilitas dan pemulihan ekonomi.
“Untuk itu, penyesuaian program PEN 2021 akan kembali dilakukan. Kebutuhan anggaran akan dipenuhi dengan refocusing APBN kementerian/lembaga dari berbagai belanja yang bisa ditunda. Semua ini harus ditempuh untuk melindungi masyarakat dari sisi kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan selama PPKM Darurat diterapkan,” ucapnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
