SOLOPOS.COM - Ilustrasi perumahan. (JIBI/Solopos/Agoes Rudianto).
Solopos.com, SOLO – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Soloraya mencatat sebagian besar pekerja sektor informal masih kesulitan mendapatkan akses Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) subsidi.
Padahal, angkatan kerja di Tanah Air didominasi oleh para pekerja sektor informal.
Ketua Apersi Soloraya, Samari mengatakan selama ini, sektor informal kurang mendapat perhatian dari pemerintah dalam pemberian akses rumah subsidi.
Padahal, pekerja sektor informal memiliki potensi besar dalam pengembangan pembiayaan rumah subsidi yang menyasar kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kebutuhan papannya.
Padahal, pekerja sektor informal memiliki potensi besar dalam pengembangan pembiayaan rumah subsidi yang menyasar kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kebutuhan papannya.
“Kami mendorong agar pekerja sektor informal di Soloraya mendapatkan hunian layak. Jumlah pekerja sektor informal jauh lebih besar sehingga potensi pengembangan rumah subsidi juga besar,” kata dia, saat berbincang dengan Solopos.com, Sabtu (24/2/2023).
Menurut Samari, sebenarnya pekerja sektor informal mampu membayar angsuran rumah subsidi senilai kurang lebih Rp1 juta per bulan. Namun, mereka tidak terbiasa menabung di bank dan berurusan dengan layanan administrasi perbankan atau lembaga keuangan.
Pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) harus mencari terobosan baru dalam penyaluran skema pembiayaan KPR dengan sasaran pekerja mandiri sektor informal.
“BP Tapera harus membuka akses program sejuta rumah bagi para pekerja mandiri. Lembaga perbankan harus memberi akses seluas-luasnya untuk memudahkan skema pembiayaan KPR subsidi bagi pekerja mandiri,” ujar dia.
Samari mencontohkan para pedagang yang berjualan di platform e-commerce diberi kesempatan dalam mendapatkan rumah subdisi. Jumlah pedagang e-commerce melesat tajam sejak masa pandemi Covid-19.
Kelompok pedagang e-commerce, menurut Samari, sangat potensial dalam program sejuta rumah yang digulirkan pemerintah.
Contoh lainnya, para agen perbankan yang menjamur di setiap daerah. Mereka menyediakan layanan perbankan dan keuangan kepada masyarakat di setiap desa/kelurahan.
“Agen-agen bank ini juga semestinya diberi akses kemudahan dalam pembiayaan KPR subsidi. Jika sektor pekerja mandiri digarap serius, saya yakin sektor properti bakal tumbuh melesat dan perputaran ekonomi daerah semakin kencang,” papar dia.
Sebagai informasi, pemerintah segera menggulirkan pembiayaan perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap atau sektor informal mulai tahun ini.
Para pekerja mandiri sektor informal akan difasilitasi melalui KPR dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Pada 2023, pemerintah mengalokasikan FLPP untuk 220.000 rumah bersubsidi senilai Rp25,18 triliun serta pembiayaan rumah melalui BP Tapera senilai Rp1,05 triliun untuk 10.000 unit rumah.