SOLOPOS.COM - Ilustrasi produk UMKM. (Solopos.com/Bony Eko Wicaksono)
Solopos.com, SOLO — Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang lolos kurasi program onboarding UMKM didorong untuk memanfaatkan e-katalog atau elektronik katalog. Potensi belanja pemerintah untuk e-katalog cukup besar pada semester II/2023 senilai Rp400 triliun.
Pelatihan onboarding UMKM Soloraya diikuti oleh sekitar 110 UMKM dari berbagai daerah. Mereka merupakan pelaku UMKM yang lolos kurasi dan binaan Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Solo.
Kepala KPw Bank Indonesia Solo, Nugroho Joko Prastowo mengatakan program e-katalog produk dalam negeri membuka peluang dan kesempatan pelaku UMKM untuk ekspansi bisnis secara online. Beragam produk UMKM diharapkan mampu terserap instansi pemerintah.
“Digitalisasi UMKM menjadi kunci dalam meningkatkan perekonomian daerah. Termasuk lewat e-katalog yang bisa dimanfaatkan para pelaku UMKM,” kata dia, Sabtu (27/5/2023).
Secara nasional, sektor UMKM menjadi motor penggerak pemulihan perekonomian nasional. Hal ini tercermin dari kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 60,5 persen dan menyerap tenaga kerja sebesar 96,92 persen. Karena itu, pengembangan UMKM terus dilakukan melalui korporatisasi, peningkatan kapasitas dan akses pembiayaan untuk meningkatkan skala ekonomi UMKM.
Salah satu upaya pengembangan UMKM melalui onboarding UMKM berupa pelatihan digital marketing. Ada beragam materi digital marketing saat pelatihan onboarding bagi pelaku UMKM.
“Misalnya, membikin konten foto dan video, aktivasi media sosial (medsos) sebagai strategi promosi dan tips berjualan di marketplace. Atau aktivasi google business profile dan membaca digital report dan analytic,” ujar dia.
Lebih jauh, Joko mengatakan terus berkolaborasi dengan instansi pemerintah, lembaga, organisasi dan komunitas UMKM guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Khusus pemanfaatan e-katalog, KPw Bank Indonesia Solo bekerjasama dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Solo.
Sementara itu, Ketua Kadin Solo, Ferry Septha Indrianto mengatakan serapan belanja pemerintah untuk e-katalog produk dalam negeri hingga Mei senilai Rp100 triliun. Padahal, potensi belanja pemerintah khusus untuk e-katalog senilai Rp500 triliun.
Artinya, potensi belanja pemerintah untuk e-katalog yang belum digunakan masih Rp400 triliun. “Kesempatan dan peluang sektor UMKM untuk berkembang terbuka lebar karena anggaran yang belum terserap masih sangat besar. Kami akan terus mendorong pelaku UMKM memanfaatkan e-katalog,” kata dia.