Bayu Jatmiko Adi / Nyoman Ary Wahyudi / Anik Sulistyawati | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Seorang petani mengangkut sayuran hasil panen dengan latar instalasi pembangkit listrik tenaga geotermal PT Geo Dipa Energi di Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah beberapa waktu lalu. (Antara/Anis Efizudin)
Bisnis.com, JAKARTA – Skema country platform sedang dipersiapkan untuk membayar biaya mitigasi perubahan iklim terkait dengan upaya mencapai net zero emission.
Mengacu pada target Nationally Determined Contribution (NDC) 2030, dana diperkirakan mencapai Rp3.800 triliun.
Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Keuangan, Joko Tri Haryanto, mengatakan langkah itu dilakukan untuk menutupi kemampuan pembiayaan pemerintah yang hanya mencapai 34% dari keseluruhan biaya yang dibutuhkan hingga 2060.
Joko menyampaikan pemerintah akan menunjuk PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai operator untuk mengelola dana mitigasi perubahan iklim tersebut.
Joko menyampaikan pemerintah akan menunjuk PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai operator untuk mengelola dana mitigasi perubahan iklim tersebut.
“Pemerintah sedang menyiapkan skema country platform untuk bicara mekanisme pendanaan dari transisi energi, jadi ketika bicara transisi energi, kita akan mencoba untuk menskalakan dalam konsep country platfrom,” kata Joko dalam webinar bertajuk Tantangan Sektor Kelistrikan dalam Transisi Energi, di Jakarta, Kamis (9/6/2022).
Baca Juga: Dedieselisasi PLN Kunci RI Capai Net Zero Emission pada 2060
Dengan begitu, gap kemampuan pembiayaan yang dimiliki pemerintah dapat ditutupi dengan skema pendanaan yang lebih agresif itu.
“SMI akan mengelola dua sisi yaitu mempensiunkan dini PLTU baik dari PLN dan proyek IPP, sementara di saat bersamaan
Platform itu direncanakan selesai sebelum gelaran Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 berlangsung pada akhir tahun ini. Lebih lanjut, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN juga tengah mempercepat upaya peralihan energi bersih yang signifikan menjelang perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20.
PLN menargetkan inisiatif awal untuk menghentikan operasi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dapat diimplementasikan sebelum 2030.
Baca Juga: Dukung Energi Bersih, PLN Nyalakan PLTS Atap PT Sido Muncul Semarang
Direktur Perencanaan Korporat PT PLN, Evy Haryadi, mengatakan inisiatif itu ditargetkan selesai untuk mengatasi masalah kelebihan pasokan listrik atau over supply yang turut menjadi kendala perusahaan pelat merah itu untuk bermigrasi pada pembangkit yang ramah lingkungan.
Adapun inisiatif pemangkasan energi berbasis batu bara sebesar 5,5 Gigawatt (GW) sebelum 2030 itu diproyeksikan membutuhkan dukungan dana mencapai US$6 miliar atau setara dengan Rp87,3 triliun.
“Kita harapkan inisiatif ini paling tidak bisa kita jadikan untuk ajang unjuk gigi di G20 nanti,” jelas Evy dalam kegiatan yang sama.
Evy menyampaikan, penghentian operasi PLTU berbasis batu bara itu diharapkan dapat mengakomodasi kondisi kelebihan pasokan listrik yang saat ini dihadapi perusahaan terkait dengan upaya peralihan energi baru dan terbarukan.
Dengan begitu upaya untuk pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT dapat segera diintensifkan menjelang 2030 ini.
Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul: Pembiayaan Net Zero Emission 2030, Pemerintah Buka Skema Country Platform