SOLOPOS.COM - Ilustrasi kredit usaha (Freepik)
Solopos.com, SUMEDANG — Pemerintah terus mendorong penyaluran kredit bersubsidi atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) di daerah yang ditargetkan bisa mencapai Rp450 triliun tahun ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pada tahun ini, pemerintah telah menaikkan plafon KUR menjadi Rp450 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp370 triliun.
Oleh karena itu, Airlangga meminta kepada pemerintah daerah, termasuk di Sumedang untuk bisa mengakselerasi penyaluran KUR tersebut, guna memudahkan akses pendanaan pelaku UMKM, termasuk KUR sektor pertanian.
“Plafon yang disediakan pemerintah tahun lalu Rp370 triliun, tahun ini Rp450 triliun, jadi Pak Bupati bisa digenjot KUR sebanyak-banyaknya karena plafonnya ada, dan untuk KUR pertanian bisa ditingkatkan lebih,” ujar Airlangga saat melakukam peninjauan UMKM dan KUR di Sumedang, Jawa Barat, Jumat (23/6/2023) seperti dilansir Bisnis.com.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan bahwa penyaluran KUR di Jawa Barat telah mencapai Rp9,1 triliun hingga awal Juni 2023. Sementara itu, KUR telah tersalurkan sebesar Rp340 miliar di Sumedang.
“Tentunya kita terus meningkatkan kapasitas UMKM. Total KUR di Jawa Barat hingga awal Juni Rp9,1 triliun sudah tersalurkan di masyarakat. KUR di Sumedang per 6 Juni sudah tersalur Rp340 miliar,” jelasnya.
Adapun secara nasional, pemerintah mencatat penyaluran KUR hingga 12 Juni 2023 telah mencapai Rp87,48 triliun dan disalurkan kepada sebanyak 1,6 juta debitur.
Pemerintah terus mendorong para pelaku UMKM di segala sektor untuk memanfaatkan KUR yang disediakan pemerintah tersebut agar permodalan tidak lagi menjadi hambatan UMKM untuk naik kelas.
“Hingga 12 Juni 2023 [realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp87,48 triliun dan diberikan kepada 1,6 juta debitur,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (17/6/2023).
Airlangga mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong para pelaku UMKM di segala sektor untuk memanfaatkan KUR yang disediakan pemerintah agar permodalan tidak lagi menjadi hambatan UMKM untuk naik kelas.
”Sektornya terbuka luas, seperti tadi UMKM diberikan seluas-luasnya dan semudah-mudahnya. NPL [non-performing loan] relatif kecil, satu koma sekian persen,” kata dia.