Perusahaan Sapi Minta Perlindungan ke Pemerintah, Ini Alasannya!

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah diminta turun tangan memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha peternakan sapi lokal untuk mencegah lebih banyak perusahaan yang gulung tikar.

Direktur Corporate Affairs Great Giant Foods (GGF), Welly Soegiono, menyampaikan jika salah satu dari ketiga produsen sapi terhambat, maka akan menimbulkan efek rambatan terhadap produsen lainnya. “Ini kan berentetan. Kalau dalam satu rantai ini dimatiin atau mampet, efek dominonya kan ada ini,” kata Welly kepada awak media di Jakarta Timur, dikutip Minggu (9/4/2023).

Promosi Sistem E-Katalog Terbaru LKPP Meluncur, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran

Menurut catatan mereka, sudah ada sekitar lima feedloter yang bangkrut dari 45 feedloter yang terdaftar di seluruh Indonesia sejak masuknya daging beku impor ke Tanah Air. Selain itu, tingginya ketergantungan Indonesia terhadap sapi Australia membuat pengusaha dalam negeri mau tak mau mengikuti harga jual yang ditetapkan para pedagang dari negeri Kangguru itu.

Diakui salah satu Customer PT Great Giant Livestock (GGL) potong sapi suplai di RPH Darmajaya Cakung, Eka Nanobaek Tanone, hadirnya daging beku impor tak menyerap tenaga kerja. “Daging [beku] impor murah tidak serap tenaga kerja,” kata Eka.

Menurut Welly, jika semakin banyak feedloter tutup, maka semakin banyak daging beku yang masuk, bukan sapi hidup, sehingga lapangan kerja menjadi sangat terbatas. Selain itu, rumah potong hewan (RPH) juga terancam ikut musnah lantaran pasokan sapi hidup kian berkurang akibat adanya daging beku impor.

Pemerintah diminta untuk memprioritaskan pasokan daging dari dalam negeri, lantaran tak mungkin meminta untuk membatasi impor daging. Jika pasokan lokal dalam hal ini peternak tak cukup, feedloter akan membantu memenuhi pasokan yang ada.

Namun, bila pasokan dari keduanya ternyata tak mencukupi kebutuhan daging nasional, barulah pemerintah melakukan impor. “Jadi kalau boleh di skala prioritas, yang harus di prioritas itu adalah yang dari rakyat dulu berapa. Ini harus dihitung berapa,” ujarnya.