Solopos.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 berada di kisaran 4,5 persen hingga 5,3 persen berkat kinerja permintaan domestik.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan permintaan domestik pada triwulan II-2023 menunjukkan tren kinerja yang lebih positif.
Promosi Kinerja Positif, Telkom Raup Pendapatan Konsolidasi Rp149,2 Triliun pada 2023
“Perekonomian domestik pada triwulan II 2023 diprakirakan tumbuh lebih baik dari proyeksi, ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi,” kata Perry dalam konferensi pers Pengumuman Hasil RDG Bulanan Bulan Juli 2023 di Jakarta, Selasa (25/7/2023) seperti dilansir Antara.
Dia menjelaskan konsumsi rumah tangga menimgkat karena adanya dorongan dari mobilitas, membaiknya ekspektasi pendapatan dan terkendalinya inflasi.
Selain itu, dampak positif dari Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan pemberian gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) juga berkontribusi dalam tren positif perekonomian domestik di triwulan II-2023.
BI juga melihat tren peningkatan pada sektor investasi, terutama investasi nonbangunan yang sejalan dengan kinerja ekspor yang positif dan berlanjutnya hilirisasi.
Sementara itu, ekspor barang diprediksi melambat seiring dengan ekonomi global yang melemah. Kendati demikian, ekspor jasa diperkirakan akan tumbuh tinggi karena pengaruh kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara.
Perry menambahkan, sejumlah sektor lapangan usaha juga berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta informasi dan komunikasi.
Sementara secara spasial, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh pertumbuhan wilayah Kalimantan dan Jawa. Perekonomian di kedua wilayah tersebut masih kuat yang sejalan dengan terjaganya permintaan domestik.
“Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi stimulus fiskal pemerintah dengan stimulus makroprudensial Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan,” ujar Perry.
Dalam rangka memperkuat stimulus kebijakan makroprudensial, BI akan memfokuskan kebijakan pada tiga aspek utama. Pertama, Penajaman insentif likuiditas kepada bank penyalur kredit atau pembiayaan pada sektor hilirisasi minerba dan hilirisasi nonminerba; pariwisata; UMKM, KUR, dan ultra mikro/UMi; serta ekonomi keuangan hijau.
Kedua, meningkatkan besaran total insentif maksimal dari yang sebelumnya 2,8 persen menjadi 4 persen. Terakhir, melaksanakan implementasi KLM melalui pengurangan giro di BI dalam rangka pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata.
BI Naikkan Insentif Likuiditas Bank
Di sisi lain, BI menaikkan insentif likuiditas kepada bank penyalur kredit atau pembiayaan dengan besaran maksimal 4 persen dari sebelumnya 2,8 persen dan berlaku mulai 1 Oktober 2023.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kebijakan tersebut dalam rangka memperkuat stimulus kebijakan makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan.
“Penguatan stimulus dilakukan melalui implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) bagi Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang akan berlaku sejak 1 Oktober 2023,” kata Perry dalam konferensi pers Pengumuman Hasil RDG Bulanan Bulan Juli 2023 di Jakarta, Selasa.
Penajaman insentif likuiditas menyasar kepada bank penyalur kredit atau pembiayaan di sektor hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) serta nonminerba, termasuk pertanian, peternakan dan perikanan.
Selain itu, juga termasuk sektor perumahan; pariwisata; usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), kredit usaha rakyat (KUR) dan ultra mikro (UMi); serta ekonomi keuangan hijau.
Secara terperinci, insentif terdiri atas insentif untuk penyaluran kredit atau pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan oleh BI dengan nilai paling besar 2 persen, meningkat dari sebelumnya 1,5 persen.
Kemudian, insentif kepada bank penyalur kredit atau pembiayaan inklusif ditingkatkan dari sebelumnya 1 persen menjadi 1,5 persen, dengan rincian 1 persen untuk penyaluran kredit UMKM/KUR dan 0,5 persen untuk penyaluran kredit UMi.
Terakhir, insentif terhadap penyaluran kredit atau pembiayaan hijau menjadi paling besar 0,5 persen, meningkat dari sebelumnya 0,3 persen.
Kebijakan tersebut muncul karena BI melihat adanya tren perlambatan dalam kinerja kredit atau pembiayaan perbankan yang dipengaruhi oleh permintaan kredit dari dunia usaha.
“Untuk itu, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit lebih tinggi bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Perry.
Dengan respons bauran kebijakan tersebut, BI memproyeksikan pertumbuhan kredit pada 2023 berada dalam kisaran 9 persen hingga 11 persen year-on-year (yoy).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
