Solopos.com, JAKARTA – Hingga 30 November 2023, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat sebesar Rp229,95 triliun kepada 4,12 juta debitur.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan bahwa penyaluran KUR tersebut telah mencapai 77,42 persen dari target tahun ini sebesar Rp297 triliun.
Promosi Sistem E-Katalog Terbaru LKPP Meluncur, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran
“Penerima KUR pada tahun ini juga didominasi oleh debitur yang baru pertama kali memperoleh KUR yakni sebanyak 70 persen dari total penerima KUR,” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan dikutip Antara melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu (7/12/2023).
Ferry menyampaikan debitur KUR yang bergraduasi atau naik kelas mencapai 53 persen dari total debitur KUR.
Hal itu mengindikasikan semakin banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang memanfaatkan KUR, serta telah terjadi peningkatan kapasitas usaha penerima KUR.
“Pemerintah terus mendorong penyaluran KUR agar dapat memenuhi target tahun 2023. Salah satu strategi yang dilakukan adalah optimalisasi peran Pemerintah Daerah terutama dalam hal pengunggahan data calon debitur KUR baru, agar dapat ditindaklanjuti oleh penyalur KUR,” ujar Ferry.
Sebagai salah satu upaya dalam percepatan implementasi penyaluran KUR, pemerintah mengamanatkan kepada gubernur dan bupati dan wali kota di seluruh Indonesia untuk membentuk dan mengoptimalkan Tim Monitoring dan Evaluasi KUR yang beranggotakan instansi dan perangkat daerah terkait, penyalur dan penjamin KUR, serta Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengoptimalkan proses pengunggahan data calon debitur KUR potensial.
Selain itu, Tim Monitoring dan Evaluasi KUR juga mengoptimalkan kelompok usaha KUR Khusus oleh Pemerintah Daerah ke dalam SIKP, serta mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk kegiatan sosialisasi program KUR.
Lebih lanjut, Ferry menjelaskan terkait dengan KUR khusus, salah satu persyaratan menjadi calon penerima KUR khusus yakni memiliki surat keterangan kelompok usaha atau surat keterangan lainnya yang diterbitkan oleh dinas atau instansi terkait serta kelompok dan anggota terdaftar dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
Terkait hal tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan selaku penyelenggara SIKP menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan pengembangan sistem dan proses bisnis SIKP serta sosialisasi dan bimbingan teknis kepada kantor wilayah (kanwil) DJPb untuk kelancaran implementasi penyaluran KUR Khusus.
Melalui sosialisasi tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan upaya terbaik mengenai pengunggahan data kelompok usaha ke dalam SIKP dan pemberian keterangan kelompok usaha, sehingga mampu mengakselerasi penyaluran KUR, utamanya skema KUR Khusus kepada klaster kelompok usaha.
“Sinergitas dan kolaborasi dari setiap stakeholder KUR diperlukan agar akselerasi penyaluran KUR dapat dilaksanakan. Terkait hal teknis, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi langsung dengan Kantor Wilayah DJPb yang berada di masing-masing daerah,” terangnya.
Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) akan mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk dua bulan ke depan demi menjaga pertumbuhan ekonomi yang sempat melambat.
“Dalam dua bulan ke depan, kita akan berupaya mengejar target pertumbuhan ekonomi, dimana pemerintah akan mengandalkan stimulus fiskal, salah satunya dengan mempercepat penyaluran KUR,” kata Menkop UKM Teten Masduki di Jakarta, belum lama ini.
Menteri Teten menjelaskan sejumlah strategi yang dilakukan di antaranya melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mendorong penyalur KUR yang penyerapannya masih rendah untuk memastikan target penyaluran KUR dapat tercapai sesuai komitmen yang ditetapkan.
Pemerintah, sambungnya, juga membuka opsi sinergi penyaluran KUR dengan kebijakan antar kementerian/lembaga lain.
“Pemerintah berupaya melakukan relaksasi peraturan yang masih menimbulkan ketidakjelasan pelaksanaan di lapangan,” ucapnya.
Di sisi lain, Kemenkop UKM juga mendorong percepatan implementasi Kredit Usaha Alsintan (KUA) untuk menggenjot efisiensi penyaluran kredit/pembiayaan pada sektor pertanian.
“Itu didukung dengan optimalisasi pemerintah daerah untuk mengunggah data calon debitur KUR baru dan bekerjasama dengan penyalur KUR ke SIKP, serta mendorong penyalur KUR untuk melakukan extra effort melalui pelaksanaan weekend banking dalam penyaluran KUR,” jelasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
