Solopos.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) siap meluncurkan fitur Quick Response Code Indonesian Standard Tarik Tunai, Transfer, dan Setor Tunai (QRIS Tuntas) rencananya dilakukan pada Agustus 2023.
“Saat ini sudah ada 16 peserta yang siap piloting untuk fitur ini. Piloting sudah dilakukan sejak 2021 dan di 2022 sudah soft launching saat di Bali, mudah-mudahan di Agustus nanti bisa grand launching,” ujar Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur Bulan Juni 2023 di Jakarta, Kamis (22/6/2023) seperti dilansir Antara.
Promosi Sistem E-Katalog Terbaru LKPP Meluncur, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran
Filianingsih mengatakan setidaknya terdapat tiga manfaat yang diharapkan dari fitur QRIS TUNTAS dalam meningkatkan kualitas layanan dari sistem pembayaran digital.
Pertama, optimalisasi sumber dana agar bisa dipakai bisa untuk berbagai kegiatan, tidak hanya simpanan tetapi menambah fungsi sebagai uang elektronik.
Manfaat kedua yakni meningkatkan interkoneksi dan interoperabilitas lantaran nantinya melalui fitur TUNTAS, QRIS bisa digunakan antara bank dengan bank, bank dengan non bank, maupun nonbank dengan nonbank.
Ia melanjutkan, manfaat ketiga yang diharapkan yaitu mendorong inklusi keuangan karena nantinya fitur QRIS TUNTAS bisa digunakan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
“Jadi jika di daerah tersebut tidak ada ATM maupun bank, transaksi transfer, tarik, maupun setor tunai bisa dilakukan selama ada merchant QRIS,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan adopsi QRIS semakin meluas, tercermin pada penambahan jumlah pengguna dan merchant QRIS, yang pada Mei 2023 telah mencapai masing-masing 35,8 juta dan 26,1 juta, dengan total volume transaksi sebesar 744 juta, sejalan dengan pengembangan fitur QRIS di domestik dan antarnegara.
“BI berterima kasih kepada masyarakat luas, khususnya wong cilik, para penjual bubur, penjual sayur, warteg, pasar tradisional, rumah ibadah, hingga pengamen yang sudah menggunakan QRIS,” kata Perry.
Ia menekankan bahwa Bank Sentral bersama industri dan asosiasi sistem pembayaran berkomitmen untuk terus meningkatkan dan memperluas kemudahan layanan, termasuk QRIS.
Sebelumnya, Perry Warjiyo mengatakan, BI menargetkan 45 juta pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada 2023.
Perry Warjiyo menyampaikan target pengguna QRIS itu dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR bersama dengan Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Gubernur BI, Ketua DK OJK, dan RDP dengan Kepala BPS, di Jakarta, Senin (5/6/2023).
“Pada 2023, fokus kami adalah QRIS yang terus kami perluas untuk mikro maupun untuk tarik tunai transfer dan setor tunai QRIS TUNTAS. Kami menargetkan 45 juta pengguna QRIS, demikian juga perluasan mengenai BI-FAST baik untuk kepesertaan maupun layanan lain debit, maupun direct-debit, bulk-credit, request for payment,” kata Perry, di Jakarta, Senin.
Sebagai upaya merealisasikan konektivitas pembayaran regional atau regional payment connectivity, Perry menjelaskan, BI akan terus memperluas kampanye penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran digital di negara-negara kawasan, seperti Singapura, Filipina dan India.
Adapun saat ini, Indonesia telah menjalin kerja sama untuk implementasi penggunaan QRIS dengan Malaysia dan Thailand.
Implementasi QRIS sebagai metode pembayaran digital merupakan bagian dari bauran kebijakan BI untuk memperluas digitalisasi sistem pembayaran.
Selain itu, pada kesempatan yang sama, Perry juga mendorong implementasi dan sosialisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah. Pemanfaatan kartu kredit tersebut mendukung penggunaan anggaran belanja pemerintah secara lebih tepat guna.
KKI memfasilitasi transaksi pemerintah untuk penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kartu kredit yang diresmikan pada Mei lalu itu mengakomodasi transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah dengan biaya nol persen untuk pemerintah dan biaya yang lebih efisien untuk merchant.
“Kami juga kemarin bersama Bapak Presiden sudah meluncurkan Kartu Kredit Indonesia untuk segmen pemerintah, dimana kartu kredit untuk segmen pemerintah ini bisa digunakan untuk belanja pemerintah baik pusat maupun daerah. Dengan menggunakan kartu kredit, biaya pemerintah adalah nol, sementara biaya untuk rekanan juga lebih rendah dibandingkan kartu kredit komersial yang lain,” katanya lagi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
