Solopos.com, JAKARTA – Rencana penunjukkan tenaga kerja asing sebagai pengawas proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menuai kritikan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Anggota DPR Komisi V Fraksi Gerindra, Mulyadi mengaku menyayangkan rencana pemerintah tersebut. Padahal, dalam pembangunan ibu kota baru sudah seharusnya memaksimalkan tenaga konstruksi lokal.
Promosi Sistem E-Katalog Terbaru LKPP Meluncur, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran
“IKN ini menyedot anggaran yang begitu besar, tapi tiba-tiba muncul wacana pekerja asing masuk ke IKN. Ini saya kira miris, kalau kebutuhan nonskill harus tenaga [kerja] asing kan sayang,” kata Mulyadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (20/6/2023).
Menurutnya, keputusan tersebut disayangkan mengingat IKN akan menjadi warisan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia meminta Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk membuat langkah untuk memaksimalkan potensi lokal.
Dia mengusulkan untuk penyediaan pusat pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk para pekerja di IKN agar menciptakan sumber daya manusia yang berkelanjutan. “Di Bina Kontruski barangkali bisa membangun camp atau sekolahnya mempersiapkan SDM supaya setiap kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan dan percepatan di IKN bisa dipercepat,” ujarnya.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra, mengaku belum mengetahui usulan dan progres terkait rencana penunjukkan tenaga kerja asing sebagai pengawas. Namun, dia memastikan pihaknya aktif melakukan pelatihan sumber daya manusia (SDM) dari sisi perencana hingga pengawas.
Rachman juga memastikan jika tenaga kerja asing diperlukan di IKN maka akan ada penyetaraan kualifikasi dan klasifikasi di lapangan. “Saya belum tahu itu seperti apa, no comment dulu ya. Saya juga belum tahu progresnya seperti apa. Itu kan baru disampaikan seperti itu detailnya seperti apa kita belum tahu,” kata Rachman.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Pandjaitan, kembali jadi perbincangan setelah mengatakan akan memercayakan pengawas bule dalam pembangunan Istana Presiden di IKN. Pernyataan tersebut disampaikan Luhut saat rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Gedung DPR, Jumat (9/6/2023).
Menurut Luhut, kualitas pekerjaan dan bangunan adalah kunci, dia tak mau kualitas Istana Presiden di IKN tidak bagus. “Kualitas pekerjaan menjadi kunci. Oleh karena itu saya lapor ke presiden, pengawas terpaksa dengan segala hormat pakai bule-bule,” katanya dalam forum tersebut.
Luhut mengatakan penunjukan pengawas bule itu dilakukannya setelah mendapat tugas dari Jokowi untuk menjadi Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Investasi IKN. Sementara itu, Jokowi menyebutkan bahwa pekerja asing yang ikut andil dalam pembangunan IKN bukan seorang mandor, melainkan pengawas.
“Mandor apa? Beda lho mandor dengan pengawas. Namun, memang sudah diusulkan dalam rapat kalau akan ada 1-2 [pengawas] untuk meninjau urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan,” ujarnya usai meninjau harga komoditas di Pasar Menteng Pulo, Kamis (15/6/2023).
Lebih lanjut, dia menyebut bahwa pengawas konstruksi asing tersebut bertanggung jawab untuk mengawasi pembangunan dan mengawasi semua aktivitas sehingga infrastruktur yang akan hadir di IKN berkualitas.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul DPR Kritik Rencana Pemerintah Pakai Pengawas Bule di IKN.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
