Solopos.com, SOLO — Pengamat transportasi nasional, Djoko Setijowarno mengatakan sudah saatnya Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) memiliki angkutan khusus KSPN agar menangani beberapa permasalahan yang rentan muncul saat pengembangannya.
“Secara umum pengembangan KSPN menghadapi tiga hal utama, aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Jika masalah itu tidak dikelola dengan baik maka akan berpengaruh terhadap kredibilitas dan kepercayaan wisatawan kepada pengelola KSPN pada khususnya, dan pemerintah pada umumnya,” ujar Djoko kepada Solopos.com, Senin (31/7/2023).
Promosi Kinerja Positif, Telkom Raup Pendapatan Konsolidasi Rp149,2 Triliun pada 2023
Menurut Djoko, masih ada potensi pengembangan trayek baru angkutan KSPN di Solo, yaitu Solo – Salatiga (Wisata Kopeng) – Borobudur, serta Solo – Selo – Borobudur.
Keberadaan transportasi umum bisa menanggulangi kebutuhan ruang parkir luas yang setiap harinya semakin bertambah. Dia menjelaskan angkutan KSPN diperlukan untuk mendukung KSPN dengan transportasi yang terintegrasi, aman, selamat, nyaman, sehat, dan terjangkau.
Selanjutnya, keberadaan angkutan KSPN bisa mengembangkan jaringan angkutan antarmoda untuk konektivitas di dalam dan antar wilayah KSPN. Angkutan KSPN juga mampu meningkatkan aksesibilitas di KSPN untuk menciptakan peluang ekonomi dan investasi.
Djoko menambahkan, keberadaan angkutan KSPN mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi lokal berbasis kerakyatan di KSPN.
Lebih lanjut, Djoko menjelaskan jika angkutan KSPN dimulai 2020 dengan nilai subsidi Rp 43,5 miliar untuk 13 KSPN, 175 kendaraan dan 63 trayek. Tahun berikutnya, anggaran subdisi turun menjadi Rp 25,9 miliar untuk 15 KSPN, 75 kendaraan dan 43 trayek.
Pada 2020, peran angkutan KSPN masih rendah. Total penumpang Angkutan KSPN 143.059 orang. Atau sekitar 8,28 persen dari total kapasitas 1,72 juta tempat duduk dan 4,09 persen dari total target 3,5 juta wisatawan.
Kemudian pada 2022 dianggarkan Rp 25,7 miliar untuk 5 KSPN Super Prioritas dan 10 KSPN, 75 kendaraan dan 43 trayek.
Masih masa pademi, sehingga untuk mengajak masyarakat berwisata mengalami kendala. Belum lagi beberapa kawasan wisata buka tutup, tergantung situasi perkembangan virus covid 19.
Kemudian pada 2023 pelaksanaan untuk pemberian subsidi atau kompensasi berdasarkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 251 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Pedoman Komponen Biaya Operasional Kendaraan yang Diperhitungkan dalam Pemberian Subsidi atau Kompensasi dan Perhitungan Besaran Tarif Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional.
Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB), Agustin Peranginangin menjelaskan memang tantangan pengembangan pariwisata saat ini adalah penggunaan transportasi umum di kawasan pariwisata.
“Mayoritas kita sudah nyaman dengan angkutan pribadi baik roda empat maupun roda dua karena bisa sekali gerak dari rumah ke tempat tujuan,” papar Angin saat dihubungi Solopos.com, Senin.
Namun Angin meneruskan, usaha dan kampanye agar penggunaan kendaraan umum terus-menerus dilakukan.
Salah satu cara yang sudah dilakukan antara lain tersedia angkutan Solo – Sumberlawang yang pada jam-jam tertentu masuk ke situs Sangiran yang berada di wilayah Sragen dan Karanganyar.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
