SOLOPOS.COM - Logo TikTok Shop. (tiktok.com)
Solopos.com, SOLO – Pengamat Ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS), Bhimo Rizky Samudro, menilai langkah pemerintah melarang Tiktok Shop menjadi salah satu cara meningkatkan penjualan produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Meski begitu, ini seharusnya juga menjadi tantangan bagi pelaku UMKM agar bisa lebih berkembang. Selain itu Bhimo menilai UMKM dengan beragam kemudahan yang diberikan, seharusnya bisa lebih menonjolkan keunggulan dan kualitas produk yang dimiliki.
“Bagaimana bertransaksi langsung dengan media sosial dan membatasi produk dari luar negeri yang belum standar, jadi tutupnya Tiktok Shop memang salah satu langkah pemerintah memberi ruang kepada UMKM yang merasa demand-nya turun pasar-pasar sepi karena adanya social commerce ini. Tapi apakah ini jadi satu-satunya faktor untuk menutup permintaan tersebut?. Tentu tidak, ini harus dari dua sisi, bahwa pemerintah memberi ruang dan kesempatan untuk UMKM agar berkembang, tapi di satu sisi UMKM harus punya kemauan keinginan memanfaatkan ini,” ucapnya kepada Solopos.com, Jumat (6/10/2023).
Bhimo juga mengatakan, UMKM harus menonjolkan khazanah lokal sebagai identitas produknya. Menurutnya, ini menjadi salah satu yang membuat UMKM nantinya bisa tampil berbeda dan memiliki nilai tambah agar bisa berdaya saing.
“Jangan hanya dia, dan pasif ketika ada momen ini. Mestinya mereka bisa meningkatkan kualitas, Khazanah lokal atau mengenalkan produk mereka perlu ditonjolkan. Artinya, harus dari dua sisi, bahwa terkait ini, tidak bisa mengatakan kepada UMKM untuk berkembang, enggak bisa serta merta begitu. Harus dilihat juga bagaimana cara promosi, meningkatkan uniqueness, kalau dari satu sisi saja itu akan seolah UMKM ini dimanjakan,” ulasnya.
Selain itu, Bhimo juga menyebut, pemerintah seharusnya bisa memberikan evaluasi pascatutupnya Tiktok Shop. Ia menilai, pemerintah harus cermat melihat apakah Tiktok Shop benar sebagai musuh dari UMKM saat ini.
“Harus juga ada evaluasi, Tiktokshop tutup, social commerce coba dihilangkan, coba amati bagaimana dampak kebijakan ini ke depannya, benar tidak apakah pendapatan atau permintaan mikro kecil meningkat? Ketika enggak ya harus ada evaluasi karena faktornya ternyata bukan hanya social commerce saja,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Apindo Kota Solo, Sri Saptono Basuki, mengomentari tutupnya Tiktok Shop saat ini. Ia menilai, Tiktok Shop saat ini harus dikaji kembali kontribusi terhadap Negara dan dampaknya bagi perdagangan lokal. Ia juga menilai, bukan hanya Tiktok Shop yang harusnya dalam pengawasan pemerintah, tetapi perlu melihat tingginya angka ilegal import yang masuk ke Indonesia.
“Kami bersama sama ikhtiar, ada banyak hal yg harus dilakukan di era disrupsi seperti ini. Kebijakan yang terintegrasi dan membangun kepastian itu sebenarnya adalah harapan kami. Tiktok Shop adalah rangkaian hal yang harus dicermati, dikoreksi mengenai bagaimana kontribusinya bagi pendapatan negara, maupun bertumbuhnya dunia perdagangan lokal. Sebenarnya ada isu yang lebih besar yakni ilegal import,” ujarnya kepada Solopos.com, Rabu (4/10/2023).
Basuki juga tidak menampik barang impor ilegal lebih diminati masyarakat karena harga yang lebih murah. Ia menilai, ada berbagai faktor yang menyebabkan harga barang impor ilegal bisa lebih murah dibandingkan produk tekstil lokal. “Mungkin dumping atau discount besar besaran. Harga tenaga seperti labour cost, teknologi produksi, social cost, dan hal-hal yang tidak efisien dalam proses produksi juga mempengaruhi harga per buah. Termasuk kebijakan yang membuat social cost, seperti banyaknya tanggal merah libur yang bila masuk dibayar double,” ujarnya.