Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah berusaha menjaga harga gabah di tingkat petani tetap tinggi di kisaran Rp7.000 per kilogram yang dianggap sebagai harga yang bagus untuk komoditas tersebut.
“Harga Rp7.000 itu sudah harga bagus, Pak,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada salah satu peserta “Dialog Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bersama Petani” di Bekasi, Jawa Barat, Minggu (4/2/2024) seperti dilansir Antaranews.
Promosi Telkom Apresiasi Wahyu, Warrior Telkom Akses yang Viral karena Bantu Petani
Salah satu petani peserta dialog, Cahya Dadang, menyampaikan kepada orang nomor satu di Kemenko Perekonomian tersebut agar pemerintah menjaga harga gabah di tingkat petani dalam kisaran harga Rp7.000.
“Baik, Pak,” kata Airlangga.
Selain menyampaikan hal tersebut, Cahya Dadang juga mempertanyakan kebijakan impor beras pemerintah yang menurutnya membuat harga beras jatuh saat panen.
Airlangga pun menjelaskan bahwa pemerintah tidak mengimpor beras pada masa panen raya. Akan tetapi, pemerintah tetap mengimpor beras saat produksi panen tidak maksimal dengan kuota impor yang disesuaikan.
“Seperti kemarin di bulan November-Desember [2023] kan produksinya hanya sekitar 1,2 juta ton dan diperkirakan bulan Januari ini produksinya juga hanya 1,2 juta ton. Oleh karena itu, pemerintah melakukan impor agar minimal cadangan beras pemerintah mencapai 1,2 juta ton,” ujarnya.
Ia mengatakan impor diperlukan agar harga beras stabil di tengah cuaca ekstrem akhir-akhir ini akibat El Nino. Kestabilan harga ini juga pemerintah jaga dengan menyalurkan bantuan pangan beras sebesar 10 kilogram per keluarga setiap bulannya kepada 22 juta penduduk.
Pada Rabu (31/1/2024), Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, menjamin bahwa importasi beras akan langsung distop saat panen raya dimulai pada Maret mendatang guna menjaga harga di tingkat petani.
Ia pun menyangkal anggapan bahwa adanya beras impor membuat harga gabah di tingkat petani jatuh. Menurutnya, justru Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) di Desember 2023 dinilai BPS mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Hari ini confirmed [terkonfirmasi], harga di tingkat petani, NTPP itu harga terbaik itu, di tahun ini. Harga di petani tinggi, gabah di atas Rp7.000, ada yang Rp8.000,” ucapnya.
Dimarahi
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan para petani senang apabila harga gabah naik, namun di sisi lain masyarakat pembeli beras akan menyampaikan keluhan kepada dirinya.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada acara penyerahan bantuan kepada Petani Gagal Panen di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024) yang disiarkan secara daring.
“Sekarang ini para petani senang, harga gabahnya [naik], dipikir saya nggak tahu. Tapi kalau harga gabah naik itu pada diam aja gitu. Dulu saya ingat tiga tahun lalu harga gabah masih Rp4.300, Rp4.200 [per kilogram]. Sekarang Rp7.800, Rp7.600. Tapi kalau harga gabahnya sudah Rp7.800, berasnya berapa? Panjenengan senang, tapi masyarakatnya saya yang disemprot,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi mengatakan pemerintah ingin menjaga keseimbangan harga agar petani dan masyarakat sama-sama senang.
Namun, Jokowi menegaskan tidak mudah menjaga keseimbangan itu. “Jadi, pemerintah maju diseneni, mundur diseneni, ngetan diseneni, ngulon diseneni [pemerintah maju dimarahi, mundur dimarahi, ke timur dimarahi, ke barat dimarahi]. Tapi, itu ya tugas pemerintah, menyelesaikan persoalan, mencarikan solusi,” kata Jokowi.
Ia menekankan petani mesti bersyukur kepada Allah SWT jika harga gabah naik. Bagi petani yang mengalami gagal panen di Jateng, pemerintah memberikan bantuan Rp8 juta per hektare sawah.
“Untuk yang terdampak El Nino, banjir dan sekarang ini ada kekeringan agak panjang di Jawa Tengah, ada 16 ribu hektare dan penerima hari ini adalah Kabupaten Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, dan Pati. Bantuan yang diberikan juga sudah dihitung Rp8 juta per hektare,” jelasnya.
Menurut Kepala Negara, jumlah bantuan itu sudah dihitung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan ditujukan untuk biaya produksi.
“Nanti moga-moga bapak/ibu dalam tiga empat bulan yang akan datang segera panen, kemudian dari situlah produktivitas bisa kita naikkan,” harapnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
