Bisnis
Kamis, 1 Februari 2024 - 17:18 WIB

Pemerintah akan Seleksi Ketat CPNS untuk IKN 2024

Anik Sulistyawati  /  Newswire  /  Anik Sulistyawati  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Ilustrasi pelamar CPNS. (Istimewa)

Solopos.com, JAKARTA – Pemerintah berencana memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) termasuk CPNS pada 2024.

Tidak hanya memindahkan sumber daya manusia (SDM) semata, hal ini bertujkuan untuk mendorong terciptanya budaya birokrasi baru yang berbasis digital.

Advertisement

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meminta ASN yang dipindahkan maupun yang diisi dari jalur rekrutmen CASN Tahun 2024 harus benar-benar diseleksi.

Anas mengatakan IKN nantinya menjadi sebuah “mimpi” bersama mewujudkan birokrasi terbaik. Melalui penguatan SDM yang unggul tersebut diharapkan IKN dapat mencapai gambaran birokrasi terbaik dalam penilaian RB, baik pada aspek efektivitas proses bisnis dan kelembagaan, penerapan SPBE, akuntabilitas kinerja dan implementasi pelayanan publik.

Advertisement

Anas mengatakan IKN nantinya menjadi sebuah “mimpi” bersama mewujudkan birokrasi terbaik. Melalui penguatan SDM yang unggul tersebut diharapkan IKN dapat mencapai gambaran birokrasi terbaik dalam penilaian RB, baik pada aspek efektivitas proses bisnis dan kelembagaan, penerapan SPBE, akuntabilitas kinerja dan implementasi pelayanan publik.

“Untuk itu kita di IKN tidak hanya memindahkan ASN saja, namun bagaimana kita menciptakan budaya birokrasi baru yang berbasis digital disana. Sehingga diperlukan ASN yang tidak hanya bagus secara nilai akademik saja namun juga memiliki skill dan bisa multitasking,” ujar Menteri Anas saat Rapat Pimpinan Kementerian PANRB di Jakarta, Senin (29/1/2024) seperti dikutip dari menpan.go.id, Kamis (1/2/2024).

Sebelumnya,  Abdullah Azwar Anas pernah menyebutkan 1.800 ASN akan dipindah ke IKN di Kaltim pada tahap pertama.

Advertisement

Dia menyebutkan jumlah keseluruhan ASN yang akan diboyong ke IKN sudah ditentukan, yaitu sebanyak 16.900 orang, termasuk anggota TNI dan Polri.

“Sebelas ribuan itu ASN, selebihnya ini TNI dan Polri. Kemarin baru kami lihat kesiapan dengan jumlah pembangunan tower di IKN [pindah] Juli tahun depan,” tambahnya.

Presiden Joko Widodo pernah mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif dan fasilitas, seperti rumah dinas hingga tunjangan untuk ASN yang akan pindah ke IKN.

Advertisement

Insentif dan fasilitas tersebut, kata Presiden, diberikan agar tidak ada kendala atau alot saat pemindahan ASN untuk ditugaskan ke IKN.

Sementara itu Sekretaris Kementerian PANRB, Rini Widyantini menjelaskan selain penguasaan skill dan multitasking, persyaratan kompetensi ASN yang dipindahkan juga harus menguasai literasi digital berdasarkan hasil asesmen Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Persyaratan kompetensi yang lain tentunya mereka harus menguasai penerapan nilai-nilai ber-AKHLAK [amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif],” jelas Rini seperti dikutip dari menpan.go.id, Kamis.

Advertisement

Lebih lanjut Rini menyampaikan terdapat beberapa prinsip pemindahan ASN ke IKN. Prinsip tersebut yaitu semua ASN K/L yang bekerja di Satuan Kerja (Satker) Pusat akan dipindahkan. Skema pemindahan akan dilakukan secara bertahap sesuai penapisan (filter) kelembagaan dan ketersediaan hunian dimana satu ASN mendapatkan satu unit hunian baik single maupun sudah berkeluarga.

“Prinsip lainnya yaitu ASN yang dipindahkan pada tahap pertama perlu diberikan tunjangan khusus [tunjangan sebagai pionir] dan formasi CPNS Tahun 2024 dipersiapkan untuk menjadi prioritas pindah ke IKN,” kata Rini.

Tahapan pemindahan IKN berdasarkan UU IKN dibagi dalam lima fase, dimana pada fase pertama (2020-2024) adalah pembangunan miniatur penyelenggara pemerintahan. Pada tahap ini efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui pola kerja digital. Fase kedua (2025-2029) adalah pengembangan shared office di IKN, yaitu mewujudkan “smart government” serta penerapan shared offices.

Kemudian fase ketiga (2030-2039) adalah pengembangan agile government, yaitu kota cerdas dan pusat digital untuk berbagai sektor pemerintahan (Digital Government).

Selanjutnya fase keempat (2035-2039) pembangunan kota cerdas industri 4.0, adanya penambahan amenitas digital dan perkotaan untuk penerapan digital government, dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial (Industry 4.0).

Terakhir fase kelima (2040-2045) pembangunan kota cerdas dengan artificial intelligence (AI), yakni pengembangan konsep perluasan kota cerdas menuju society 5.0, pemerintahan bersifat citizen centric.

Itulah ulasan tentang rencana pemeritah terkait pemindahan ASN dan formasi CPNS Tahun 2024 dipersiapkan untuk menjadi prioritas pindah ke IKN.

 

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif