Solopos.com, SOLO — Presiden Institut Otonomi Daerah, Djoharmansyah Djohan, menilai Pemda bisa mengelola transportasi umum dengan sistem buy the service (BTS) secara mandiri.
Ia mengatakan, banyak cara untuk mengelola transportasi umum meskipun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kecil.
Promosi Kinerja Positif, Telkom Raup Pendapatan Konsolidasi Rp149,2 Triliun pada 2023
Hal itu disampaikan dalam acara Forum Diskusi Sektor Transportasi dengan tema Mendorong Peran Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Penyelenggaraan Sistem Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Jalan yang digelar oleh Institut Studi Transportasi (Instran) secara daring, Selasa (11/7/2023).
Dalam kesempatan itu Djohan mengatakan minimnya APBD semestinya bukan menjadi alasan kesulitan pengelolaan transportasi umum.
“APBD yang kecil semestinya bukan menjadi alasan kesulitan pengelolaan transportasi umum. Kalau dilihat, bagaimana Pemda bisa mengalokasikan dana melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” ujarnya.
Djoharmansyah menambahkan, Pemda bisa menambah pemasukan dengan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ia menilai, adanya pengelolan BUMD bisa memberikan suntikan dana untuk pengelolaan transportasi umum yang lebih baik.
“Pemda bisa menggunakan BUMD, bahkan dengan pengelolaan yang baik transportasi umum ini bisa menjadi pemasukan tambahan untuk daerah,” jelasnya.
Sedangkan menurut Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Hendro Sugiatno, APBD yang kecil semestinya bukan menjadi alasan kesulitan pengelolaan transportasi umum.
Ia mencontohkan Kota Padang yang sudah menghasilkan profit dan mengelola transportasi umumnya secara mandiri.
“Yang sehat itu Kota Padang, mereka sudah mengelola transportasi umumnya secara mandiri tanpa perlu meminta anggaran lagi ke pusat. Saat ini mereka sudah menghasilkan keuntungan dari pengelolaan transportasi umum,” jelasnya.
Sedangkan menurut Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), bisa digunakan untuk memilih kepala daerah yang perhatian terhadap transportasi umum.
“Momentumnya ada di tahun depan, ada Pilkada, bisa dilihat kepala daerah mana yang perhatian dengan transportasi umum. Karena saat ini kota-kota besar sudah semestinya mengelola transportasi umumnya secara mandiri,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala PT Bengawan Solo Trans selaku operator BST, Mulyadi, saat dihubungi Solopos.com mengatakan saat ini semua operasional BST dikelola oleh pusat.
Ia mengatakan saat ini Kota Solo masih belum memiliki anggaran untuk mengelola BST secara penuh.
“Saat ini memang belum dikelola oleh kami karena terbatasnya anggaran, ke depannya kami berharap bisa feeder dulu yang kami kelola. Hal ini tidak lepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Solo yang kecil yang perlu memprioritaskan sektor lain,” ucapnya, Selasa.
Ia juga mengatakan, setiap pemasukan dari BST langsung masuk ke Kementerian Perhubungan. Sehingga PT Bengawan Solo Trans tidak memiliki daya untuk mengelola pendanaan yang masuk dari operasional BST.
“Semua pemasukan saat ini, masuk ke pusat yaitu Kemenhub, jadi semua pemasukan masuk ke sana, kami enggak punya anggaran untuk pengelolaan. Sejauh ini untuk operasional memang masih berasal dari pusat juga,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
