SOLOPOS.COM - Nuansa Jepang di kawasan wisata Little Tokyo di Muntuk, Dlingo, Bantul, DIY. (Istimewa)
Solopos.com, BANTUL — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul akan mengevaluasi terkait keberadaan hotel dan restoran Little Tokyo (Litto) yang ada di RT 5 Gunung Cilik, Muntuk, Dlingo.
Langkah ini dilakukan menyusul pembangunan hotel dan restoran yang telah mencapai 80 persen, padahal pengelola Litto belum mengantongi izin IMB, Amdal, Kelayakan dan sejumlah izin lainnya.
“Kami akan evaluasi. Itu bangunan kan sudah lama ya. Sejak periode kemarin [era Bupati Suharsono], ya kalau ada laporan semacam ini [belum kantongi izin] ya nanti kami cek kembali. Seberapa lengkap perizinan yang mereka miliki,” kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, Rabu (15/9/2021).
Baca Juga: Tak Perlu ke Jepang, Menikmati Mini Tokyo Bisa ke Dlingo Bantul Hlo
Menurut Halim, seharusnya pengelola Litto mengajukan dan mengantongi izin lebih dahulu sebelum nekat membangun hotel dan restoran di tempat tersebut. Sebab, jika nekat membangun, tanpa mengantongi izin jelas menyalahi aturan.
“Ya, secara prosedur keliru. Mestinya izin dulu baru bangun. Ke depan hal-hal semacam ini tidak boleh terjadi. Ya, nanti akan kami evaluasi,” tandas Halim.
Sementara Kepala Bagian Hukum Setda Bantul Suparman menyatakan secara hukum apa yang dilakukan oleh pengelola Litto menyalahi aturan.
“Karena secara hukum, izin harus diurus dulu, baru dibangun. Dan, di sini tidak ada perlakuan khusus, jika berdiri baru mengurus izin jelas enggak bisa,” katanya.
Baca Juga: Profil Lo Kheng Hong, Investor Saham Berjuluk Warrent Buffet Asal Indonesia
Sebelumnya, Public Relation (PR) Litto Nobertha Shinta yang dihubungi terpisah mengungkapkan jika pihaknya tidak mungkin membangun Litto jika perizinan belum dikantongi. Menurutnya, pengajuan izin dan komunikasi dengan warga sekitar telah dilakukan sebelum pandemi Covid-19, atau sebelum dimulainya pembangunan.
“Sementara memang belum kami operasionalkan. Mungkin nanti menunggu pandemi mereda. Rencana awal kami akan buka restorannya dulu. Nanti 70 persen tenaga kerja juga akan melibatkan warga sekitar,” katanya.