SOLOPOS.COM - Ilustrasi rumah sakit. (delitti.net)
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah akan memulai pembangunan Rumah Sakit (RS) Internasional Bali atau Bali International Hospital. Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan upaya tersebut keliru di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas miskin.
“Ya baik bagi yang mampu. Problemnya masyarakat Indonesia tidak mampu dan tidak punya asuransi yang bisa nanggung, bisa timbul gap [kesenjangan],” ujar Pandu kepada Bisnis, Selasa (28/12/2021).
Menurutnya, hal yang mendesak dilakukan pemerintah adalah mereformasi sistem kesehatan di Indonesia agar masyarakat semakin sehat untuk semua kalangan. Tidak pandang kaya dan miskin.
“Harus ada regulasi yang tegas dalam pelayanan kesehatan agar keadilan dan keselamatan publik terjamin. Tugas penyelenggara itu membangun sistem kesehatan. Rumah Sakit kan hanya tempat layanan saja,” ujar Pandu.
“Harus ada regulasi yang tegas dalam pelayanan kesehatan agar keadilan dan keselamatan publik terjamin. Tugas penyelenggara itu membangun sistem kesehatan. Rumah Sakit kan hanya tempat layanan saja,” ujar Pandu.
Baca Juga: 2 Juta WNI Berobat ke Luar Negeri, Jokowi: Kita Kehilangan Rp97 Triliun
Pandu menilai, rencana pembangunan RS Internasional yang akan bekerja sama dengan Mayo Clinic AS itu, hanya jalan pintas profit namun mengabaikan pelayanan kesehatan yang berkeadilan.
“Belum tentu sebagai pusat penyembuhan yang diminati,” tutur Pandu.
Kalau benar ada 2 juta warga negara Indonesia (WNI) yang berobat ke Luar Negeri, menurut Pandu, solusinya bukan membangun RS Internasional di Bali, tapi menekan jumlah penduduk yang sakit. “Orang berduit atau berkuasa akan tetap berwisata ke luar negeri sambil berobat atau coba-coba berobat ke luar negeri bukan ke Bali,” tukasnya.
Baca Juga: Digital Tourism Kunci Pemulihan Pariwisata Nasional
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melaksanakan upacara peletakan batu pertama (groundbreaking) Rumah Sakit Internasional Bali yang turut bekerja sama dengan rumah sakit kanker terbaik dunia Mayo Clinic pada, Senin (27/12/2021).
Jokowi mengatakan dengan dimulainya pembangunan tersebut, masyarakat tidak perlu keluar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta diharapkan fasilitas tersebut nantinya dapat menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan.
“Karena kita tahu setiap tahun ada 2 juta masyarakat kita pergi ke luar negeri untuk mendapatkan layanan kesehatan. Baik itu Singapura, baik itu Malaysia, Jepang, ke Amerika, ke tempat-tempat lain dan kita kehilangan Rp97 triliun karena itu [mencari layanan kesehatan di Luar Negeri],” kata Jokowi, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin (27/12/2021).