SOLOPOS.COM - Kartu prakerja (ilustrasi/bisnis.com)
Solopos.com, JAKARTA -- Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja memutuskan untuk menghentikan paket pelatihan Kartu Prakerja terhitung mulai Selasa (30/6/2020).
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, mengemukakan keputusan tersebut diambil setelah mengevaluasi pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan Program Kartu Prakerja.
Dalam suratnya yang salinannya diterima Bisnis.com pada Rabu (1/7/2020), Denni mengatakan evaluasi dilakukan antara lain mengenai pemenuhan kewajiban lembaga pelatihan dalam memberikan pelatihan kepada penerima manfaat Kartu Prakerja.
10 Berita Terpopuler: Perceraian Bella, Warganet Ingatkan Pantangan Dinikahi Orang Malaysia
10 Berita Terpopuler: Perceraian Bella, Warganet Ingatkan Pantangan Dinikahi Orang Malaysia
Evaluasi dimaksud juga berdasarkan penilaian peserta pelatihan terhadap instruktur, sarana dan prasarana, serta program pelatihan. Berdasarkan evaluasi tersebut, ditemukan sejumlah hal yang dijadikan dasar menghentikan paket pelatihan Kartu Prakerja.
Pertama, beberapa mitra platform digital Kartu Prakerja membuat dan menawarkan produk paket pelatihan (bundling) yang terdiri atas beberapa jenis atau kelas pelatihan. Kelas pelatihan ini diselenggarakan oleh satu atau beberapa lembaga pelatihan di masing-masing platform digital.
Praktis! Bayar Tagihan Air PDAM Solo Bisa Pakai Dompet Digital, Begini Caranya
Ketiga, sebagai akibat dari dua poin tersebut, tidak ada laporan mengenai penilaian peserta pelatihan terhadap instruktur, sarana dan prasarana, serta program pelatihan.
Dengan demikian, sebagai poin keempat, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja tidak dapat menjalankan tugas untuk mengevaluasi satu atau beberapa jenis atau kelas pelatihan.
Atas dasar empat poin itulah, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja memutuskan menghentikan seluruh transaksi dan penjualan paket pelatihan yang ditawarkan mitra platform digital. Hal itu agar Program Kartu Prakerja dapat berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Coretan di Pedestrian Solo Ingatkan Warga Agar Jaga Jarak
“Kami minta mitra platform digital untuk melakukan seluruh langkah yang dianggap perlu terkait dengan keputusan ini. Termasuk dan tidak terbatas pada mencabut dan menghentikan penjualan paket pelatihan kepada seluruh peserta,” papar Denni.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kemitraan dengan platform digital dalam penyediaan materi pelatihan. Hal itu lantaran penunjukan mitra digital tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Seiring dengan itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga mengintensifkan pemeriksaan. Pemeriksaan terkait penggunaan anggaran Kartu Prakerja.
Solopos Hari Ini: Grojogan Sewu Dibuka Lagi