SOLOPOS.COM - Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Hidayat Maskur ketika ditemui wartawan, Rabu (22/11/2023) di kantornya. (Solopos.com/Dhima Wahyu Sejati)
Solopos.com, SOLO — Meski ada isu biaya haji naik, jumlah rata-rata pendaftar haji di Solo tidak mengalami penurunan. Hingga November ini sudah ada pendaftar baru sekitar 300 orang.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Hidayat Maskur ketika ditemui wartawan, Rabu (22/11/2023) di kantornya.
“Setiap hari ada pendaftar, mereka tidak terpengaruh dengan situasi atau omongan orang. Jadi mereka punya niat tulus untuk mendaftar,” kata dia.
Dia mengatakan persentase pendaftar haji di Solo tidak jauh berbeda dengan 2022. Padahal, daftar tunggu haji di Solo mencapai 32 tahun. Hidayat mengatakan setiap tahun terdapat satu kelompok terbang (kloter) calon haji yang berasal dari Kota Solo.
Dia mengatakan persentase pendaftar haji di Solo tidak jauh berbeda dengan 2022. Padahal, daftar tunggu haji di Solo mencapai 32 tahun. Hidayat mengatakan setiap tahun terdapat satu kelompok terbang (kloter) calon haji yang berasal dari Kota Solo.
“Kalau tahun ini pun kalau kita hitung ada satu kloter. Satu kloter 360 orang, kalau kemarin kita bisa memberangkatkan 442, satu kloter lebih sedikit, tahun ini juga ada sampai bulan ini [November 2023] yang mendaftar sudah ada satu kloter,” kata Hidayat.
Sebelumnya diinformasikan, Kementerian Agama (Kemenag) sempat mengusulkan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 H/2024 M ke Komisi VIII DPR RI menjadi Rp 105 juta.
Usulan tersebut didasarkan pada dua faktor, yakni nilai kurs rupiah terhadap dollar dan riyal Saudi. Sedangkan faktor kedua yakni peningkatan mutu layanan.
“Kalau dollarnya naik, secara otomatis kan menjadi naik, termasuk kalau riyal naik komponen juga jadi naik. Misal untuk sewa gedung atau makan, kalau kurs naik kan otomatis juga naik,” kata dia.
Selain itu, kenaikan tersebut diusulkan agar ada peningkatan pelayanan dan fasilitas selama penyelenggaraan ibadah haji. Termasuk pembenahan pelayanan dan fasilitas di Muzdalifah, Arafah, dan Mina.
“Kemarin kan banyak keluhan terkait kekurangan kamar mandi, ini kan usulan untuk perbaikan. Karena yang melayani hanya tamu, kemudian penyedianya kan Arab Saudi. Automatis ketika kita minta tambahan pasti akan minta dana tambahan,” kata Hidayat.
Meski begitu, dia menegaskan angka tersebut baru usulan kepada Komisi VII DPR RI. Sedangkan biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji belum ditentukan. Hal itu masih harus menunggu kesepakatan dengan dewan.
“Jadi bukan jamaah suruh bayar Rp105 juta itu tidak, jadi sama dengan tahun kemarin kalau jumlah yang harus dilunasi R98 juta, kemudian jamaah untuk melunasi Rp49 juta, kemudian sudah punya Rp25 juta [dari biaya pendaftaran], tinggal kekurangannya,” kata dia.
Sedangkan biaya pendaftaran haji, dia mengatakan tidak mengalami perubahan yakni Rp25 juta. Meski begitu dia mengingatkan ibadah haji dalam Islam dibebankan bagi yang mampu. “Baik secara fisik, ekonomi, dan ilmu,” kata dia.
Dikutip dari Bisnis.com, Rabu (22/11/2023), Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, mengatakan skema pengusulan biaya haji 2024 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
Pemerintah kini tidak lagi menghitung komposisi besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang akan dibayar jemaah dan nilai manfaat dan hanya mengusulkan besaran BPIH saja.
“Jadi ini masih usulan awal yang akan dibahas di Panja. Kalau sudah ditelaah dan dikaji harga-harga di lapangan, baru disepakati dan ditetapkan berapa yang dibayar jemaah haji [bipih] dan berapa yang diambilkan dari nilai manfaat setoran awal jemaah,” kata Yaqut dikutip dari siaran pers, Rabu (15/11/2023).
Pada 2023, pemerintah mengusulkan BPIH dengan rata-rata sebesar Rp98,89 juta. Setelah dilakukan serangkaian pembahasan melalui Panja BPIH dan peninjauan harga, pada akhirnya disepakati BPIH 2023 rata-rata sebesar Rp90,05 juta dengan asumsi kurs US$1 sebesar Rp15.150 dan 1 SAR sebesar Rp4.040.
Selanjutnya, disepakati biaya Bipih yang dibayar jemaah pada 2023 rata-rata sebesar Rp49,81 juta atau 55,3% dari total BPIH, sedangkan yang bersumber dari nilai manfaat sebesar rata-rata Rp40,24 juta atau 44,7% dari BPIH.