Solopos.com, SOLO – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Solo banyak menerima aduan dari masyarakat baik yang disampaikan secara daring maupun walk-in.
OJK menyebut disparitas antara inklusi keuangan dan literasi keuangan di Kota Solo masih sangat lebar. Hal ini menyebabkan tingginya aduan yang masuk ke OJK Solo baik secara daring ataupun walk-in.
Promosi Sistem E-Katalog Terbaru LKPP Meluncur, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran
Kepala OJK Solo, Eko Yunianto, kepada Solopos.com menerangkan, saat ini angka literasi dan inklusi keuangan Kota Solo adalah yang terbaik di Indonesia. Meskipun demikian, Eko menyebut masih ada jurang yang besar antara literasi dan inklusi keuangan di Solo.
“Hasil indeks survei literasi keuangan di Solo itu sebesar 58,55 persen di 2022 yang berarti nomor dua secara nasional dan hanya kalah dari Malang, angka ini juga lebih besar dibandingkan angka literasi keuangan nasional yang sebesar 49,68 persen. Untuk inklusi keuangan, Kota Solo yang tertinggi di Indonesia dengan 90,67 persen dibandingkan nasional yang sebesar 85 persen. Tantangannya masih sama, gap literasi dan inklusi keuangan ini cukup besar,” ujarnya Rabu (5/7/2023).
Eko melanjutkan, kunci literasi dan inklusi keuangan Kota Solo bisa mencapai masing-masing posisi kedua dan pertama secara nasional adalah kemudahan akses. “Kalau dari sisi literasi karena edukasi dan sosialisasi yang cukup masif kepada masyarakat. sedangkan kalau inklusi karena kemudahan akses yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Tugas kami ke depannya adalah dengan memperkecil gap antara literasi dan inklusi keuangannya,” tambahnya.
Eko mengatakan, besarnya gap antara literasi dan inklusi keuangan menyebabkan jumlah aduan yang masuk ke OJK Solo cukup banyak. Tercatat hingga Juni 2023, OJK Solo menerima total 246 dengan rincian 104 aduan dilakukan secara walk in dan 142 aduan yang dilakukan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).
“Bisa jadi tingginya gap antara literasi dan inklusi keuangan yang berarti banyak masyarakat yang menggunakan produk dan jasa lembaga keuangan (inklusi), tapi sebenarnya pemahaman akan produk dan jasa keuangan tersebut masih rendah [literasi],” ulasnya.
Kepala Eksekutif Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan dalam konfrensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner OJK Bulan Juni 2023 yang digelar secara daring, Selasa (4/7/2023), OJK telah menerima 144.151 permintaan layanan, termasuk 10.071 pengaduan, 36 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 933 sengketa yang masuk ke dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan (SJK).
Frederica menambahkan, dari banyaknya pengaduan, sebanyak 4.663 merupakan pengaduan sektor perbankan, 2.402 merupakan pengaduan industri financial technology, 1.957 merupakan pengaduan industri perusahaan pembiayaan, 869 merupakan pengaduan industri asuransi dan sisanya merupakan layanan sektor pasar modal.
“Selain itu, terkait dengan pengaduan yang masuk melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) tersebut, OJK terus mendorong penyelesaian pengaduan, baik yang berindikasi sengketa maupun yang tergolong indikasi pelanggaran. Terkait hal tersebut, terdapat 7.962 pengaduan atau 79,06 persen yang terselesaikan penanganannya melalui proses Internal Dispute Resolution oleh PUJK, dan sebanyak 2.109 pengaduan atau 20,94 persen sedang dalam proses penyelesaian,” ucap Friderica Selasa (4/7/2023).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
