Solopos.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dengan tegas menyebut bisnis model maskapai pelat merah Garuda Indonesia (GIAA) telah salah selama ini. Bahkan hal itu sudah berlangsung selama puluhan tahun.
“Sejak awal Garuda bisnis modelnya sudah salah dan ini sudah berlanjut puluhan tahun dan meledaknya sekarang karena pandemi,” katanya dalam acara Kick Andy Show, dikutip Bisniscom, Senin (15/11/2021).
Promosi Kinerja Positif, Telkom Raup Pendapatan Konsolidasi Rp149,2 Triliun pada 2023
Menurut Erick, karena selama ini Garuda Indonesia dimanjakan dengan pasar domestik yang sangat kuat, akhirnya oknum dalam perseroan tersebut lebih suka untuk membuka pemikiran bisnis ke luar negeri.
Alhasil, lanjut dia, Garuda Indonesia memiliki pesawat yang bermacam-macam. Sehingga berdampak pada jumlah pesawat yang terlalu banyak dan biaya sewa yang sangat mahal kepada lessor.
Baca Juga: Ajang CJIBF 2021 Bukukan Kepeminatan Investasi di Jateng Rp39 Triliun
“Dibikin skenario [oleh oknum] kalau terbang ke sini musti pakai pesawat ini. Itu akhirnya lessor atau sewa pesawat kita paling banyak di dunia jumlah dan model pesawatnya yang akhirnya juga kita paling mahal sewa pesawatnya, yaitu 28 persen padahal rata-rata dunia 6 persen daripada cost operasional,” sebut Erick.
Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa keadaan pelik yang saat ini dihadapi emiten berkode saham GIAA itu bukan semata-mata kejadian hari ini. Melainkan ulah oknum yang mencari “uang” di sewa-sewa pesawat selama puluhan tahun.
Maka dari itu, Erick menilai bisnis model Garuda Indonesia dan Citilink harus kembali ke market lokal. Sebab, maskapai pelat merah ini punya domestik market yang sangat besar.
“Jadi kalau Garuda atau Citilink fokus aja di dalam negeri dia punya revenue yang jauh lebih sehat. Bisnis modelnya harus fokus dalam negeri untuk beberapa tahun kedepan untuk menyehatkan keuangan Garuda,” imbuh Erick.
Baca Juga: New Xpander dan New Xpander Cross Gebrak Pasar Otomotif Soloraya
Warisan Utang Masa Lalu
Sebagaimana diketahui, Garuda Indonesia kini tercekik utang hingga USD9,78 miliar atau sekitar Rp140 triliun. Utang tersebut melibatkan 800 kreditur. Disebut-sebut gundukan utang itu merupakan warisan masa lalu yang ditambah dengan pandemi Covid-19.
Dalam paparan di Komisi VI DPR pekan lalu, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengaku saat ini manajemennya tengah menempuh jalan restrukturisasi sebagai langkah penyelamatan.
Salah satunya dengan melakukan renegosiasi kontrak penyewaan pesawat dengan para lessor. Pasalnya, utang terbesar berasal dari kewajiban pembayaran sewa pesawat kepada lessor yang nilainya USD6,3 miliar.
Setidaknya ada 32 lessor yang harus dinegosiasi pihak Garuda. Padahal, maskapai lain rata-rata hanya melibatkan tiga sampai empat lessor saja.
Baca Juga: Pendanaan Fintech di Asia Tenggara Tumbuh Lebih dari Tiga Kali Lipat
Sementara itu Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan detil langkah penyelamatan Garuda. Setidaknya, ada lima hal yang bakal dilakukan untuk memperbaiki neraca keuangan Garuda.
Pertama mengoptimalkan rute network perseroan dengan rute-rute Garuda direfocusing ke rute domestik secara masif. Rute internasional dikurangi secara signifikan kecuali kargo dengan volume besar. Garuda juga tidak lagi melayani rute Amsterdam dan London.
Kedua menurunkan jumlah pesawat Garuda dan Citilink dari 202 pesawat di 2019 menjadi 134. Kemudian menjadi 188 di 2026. Ketiga melakukan negosiasi ulang kontrak sewa pesawat yang akan digunakan oleh perseroan. Tujuannya, untuk menyesuaikan biaya sewa pesawat dengan market rates saat ini.
Keempat meningkatkan kontribusi pendapatan kargo melalui peningkatan utilisasi belly capacity dan digitalisasi operasional. Kelima meningkatkan kontribusi pendapatan anciallary melalui produk unbundling, ekspansi produk yang ditawarkan dan penerapan dynamic pricing strategy.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
