Newswire / Pernita Hestin Untari / Anik Sulistyawati | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). (Ilustrasi/Istimewa)
Solopos.com, BANDUNG – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatatkan total aset menembus Rp210 triliun.
Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS Suwandi, angka ini mengalami pertumbuhan 12,25 persen dibandingkan tahun 2022 tercatat sebesar Rp187,09 triliun.
“Total uang kita Rp210 triliun, dengan modal awal Rp4 triliun, kemudian asetnya sekitar Rp195 triliun,” kata Suwandi dalam Media Workshop, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/11/2023) seperti dilansir Antara.
Suwandi menjelaskan, aset milik LPS dapat disumbangkan ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), namun dengan syarat bahwa aset tersebut setara dengan 2,5 persen total simpanan seluruh industri perbankan.
Suwandi menjelaskan, aset milik LPS dapat disumbangkan ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), namun dengan syarat bahwa aset tersebut setara dengan 2,5 persen total simpanan seluruh industri perbankan.
“Misalnya aset Rp10.000 triliun, berarti harus ada Rp250 triliun. Cadangan penjaminan kita sudah sampai di sana atau belum, bila sudah pendapatan surplus yang dihasilkan oleh LPS dialokasikan untuk pencadangan jaminan, nanti disetorkan kepada negara Penerimaan Negara Bukan Pajak,” kata Suwandi.
Namun hal tersebut belum bisa dilakukan karena jumlah aset LPS saat ini belum menyentuh angka 2,5 persen.
Maka sumber pendapatan LPS berasal dari modal awal pemerintah sebesar Rp4 triliun, kemudian kontribusi kepesertaan yang dibayarkan oleh bank mendaftar menjadi peserta, premi penjaminan bank setiap semester sebesar 0,1 persen dari dana pihak ketiga (DPK), serta dari hasil investasi cadangan penjaminan.
Di sisi lain, LPS juga melaporkan simpanan nasabah di atas Rp5 miliar tumbuh per kuartal III/2023. Pertumbuhannya mencapai 7,82% pada September 2023 dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).
Direktur Group Riset LPS Herman Saheruddin menepis bahwa mayoritas yang memiliki simpanan di atas Rp5 miliar di Indonesia adalah orang kaya. Dia mengungkap simpanan di atas Rp5 miliar justru didominasi oleh korporasi swasta yang mencapai 49,14%.
“Jadi kebanyakan justru korporasi, kalau kami bilang simpanan orang kaya enggak bener juga karena yang perseorangan hanya 17,92%,” kata Herman dalam Media Workshop LPS di Bandung, Rabu (8/11/2023). Setelah perseorangan yang mengambil porsi 17,92%. Pemerintah pusat dan daerah berkontribusi 11,78% pada simpanan di atas Rp15 miliar.
Disusul Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mencapai 11,45%, serta lainnya 9,7%. Kendati demikian, pertumbuhan simpanan di atas Rp5 miliar pada September 2023 tidak lebih tinggi dibandingkan pada Januari 2022.
Pada periode tersebut kenaikannya bahkan bisa mencapai 20,16%. Herman mengungkapkan pada saat itu korporasi menahan uangnya untuk berinvestasi karena pandemi Covid-19. Baru lah pasca pandemi korporasi mulai aktif untuk berinvetasi kembali.
“Bukan karena apa-apa mereka enggak investasi untuk yang lain-lain,” katanya. Terakhir dari sisi pinjaman di bawah Rp100 juta, Herman memprediksi angkanya akan naik pada tahun politik ke depan. Terlebih sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan lebih produktif.
“Pada tahun politik akan bergairah, per orang dapat order cetak kaos lebih banyak, cetak bendera. Biasanya akan terbantu. Dan ada bantuan-bantuan,” ungkapnya.