Menteri Perdagangan: Tidak Ada Intervensi Kebijakan Minyak Goreng

Solopos.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyatakan bahwa kebijakan minyak goreng yang acap kali berubah sama sekali tidak diintervensi oleh pelaku usaha.

“Saya jamin, tidak ada pengusaha yang atur pemerintah. Saya mencoba untuk intervensi pasar sedemikian rupa supaya jangan kacaukan harga,” kata Menteri Perdagangan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, Senin (31/1/2022).

Promosi Telkom dan Scala Jepang Dorong Inovasi Pertanian demi Keberlanjutan Pangan

Lutfi mengatakan harga CPO dunia yang tinggi dan berdampak pada harga minyak goreng tidak lepas dari kebijakan Indonesia meningkatkan serapan domestik melalui mandatori biodiesel (B30).

Serapan minyak sawit tercatat mencapai 7,34 juta ton untuk biodiesel pada 2021. Meski demikian, tingginya harga CPO turut dinikmati Indonesia karena berhasil mengantarkan devisa ekspor ke nilai US$35 miliar tahun lalu.

“Jadi ketika saya mau ambil tindakan, itu pelan-pelan. Kita lihat dulu, apakah pengusaha komitmen atau tidak,” katanya dikutip Solopos.com dari Bisnis.com.

Baca juga: Dugaan Kartel Minyak Goreng akan Dibawa KPPU ke Ranah Hukum

Lutfi mengumumkan kebijakan anyar setelah melakukan evaluasi atas kebijakan satu harga. Dia mengumumkan DMO sebesar 20 persen dari volume ekspor bagi eksportir CPO, RBD palm olein, dan minyak jelantah. Eksportir juga diwajibkan menetapkan harga khusus bagi pasokan dalam negeri dalam skema DPO dengan harga CPO Rp9.300 per kilogram dan palm olein Rp10.300 per kg.

“Jadi harga yang naik itu saya paksa turun kembali. Kebutuhan minyak goreng kita hanya 5,6 juta kiloliter, itu hanya 10 persen dari produksi CPO kita. Jadi kecil sekali,” kata Lutfi.

Lutfi mengatakan eksportir yang tidak menjalankan DMO tidak akan memperoleh persetujuan ekspor. Di sisi lain, penundaan ekspor bakal berdampak pada kualitas produk CPO yang dikirim Indonesia sehinga pelaku usaha disebutnya mau tidak mau harus mematuhi ketentuan ini.

Baca juga: Persaingan Kian Sengit, Ini Tips Meraup Cuan dari Bisnis Thrifting 

Sementara itu menjelang implementasi harga eceran tertinggi (HET) baru pada 1 Februari 2022, pasokan minyak goreng kemasan sederhana dan premium masih belum normal ke gerai-gerai ritel modern. Pelaku usaha berharap produsen dan distributor bisa segera menjalankan komitmen penyediaan.

“Sampai sekarang pasokan belum normal, mungkin dari 20 juta liter kebutuhan per bulan, hanya 5 persen yang tersalurkan,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey, Senin (31/1).

Roy mengemukakan penyediaan minyak goreng di ritel modern sangat tergantung pada pasokan dari produsen dan distributor. Dia juga menegaskan peritel tidak melakukan praktik penimbunan karena keterbatasan ruang.

“Stok kosong tidak mungkin kami timbun karena ruang terbatas. Lagipula ritel modern rutin jadi sasaran pengawasan,” katanya.