Solopos.com, BANDUNG — Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki menduga praktik predatory pricing atau jual rugi, terutama komoditas barang-barang dari luar negeri yang menyebabkan terpukulnya industri tekstil dalam negeri.
Teten menjelaskan barang-barang dari luar negeri tersebut masuk dan membanjiri Indonesia dengan harga di bawah produksi dalam negeri yang dinilai tidak wajar, kemudian dijual secara daring, hingga membuat produk dalam negeri tidak bisa bersaing.
Promosi Telkom dan Scala Jepang Dorong Inovasi Pertanian demi Keberlanjutan Pangan
“Saya mendapatkan banyak sekali masukan dari diskusi di sini terkait banyaknya barang impor yang masuk, utamanya dari China dengan harga yang sangat murah. Nah harga yang murah ini bisa jadi kami menyebutkan predatory pricing dijual di online kemudian memukul pedagang offline dan efeknya yang terpukul sektor produksi juga,” kata Teten di Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (24/9/2023) seperti dilansir Antara.
Teten menegaskan bahwa kalah saingnya barang produksi dalam negeri, bukan soal kualitas, namun memang terkait harga di mana barang-barang impor tersebut memiliki Harga Pokok Penjualan (HPP) yang tidak sesuai.
“Jadi HPP-nya itu tidak masuk, akhirnya gak bisa bersaing. Nah saya dapat info itu, dan memang banyak indikasi masuknya barang-barang impor pakaian jadi maupun tekstil seperti itu. Yang kita mau lihat di mana problemnya, kenapa kita dibanjiri produk dari luar yang sangat murah,” ucapnya.
Kondisi terpukulnya industri tekstil diungkapkan oleh para pelaku usaha, seperti Dudi Gumilar yang memiliki pabrik tenun di Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, yang mengaku kesulitan menjual produknya karena membanjirnya barang luar negeri.
“Stok kami menumpuk sampai sekarang masih ada 1,5 juta meter ya, produksi masih berjalan, enggak tau sampai kapan kami masih bisa produksi,” ucap Dudi yang merupakan Wakil Ketua Komunitas Tekstil Majalaya.
Hal senada diungkapkan Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB) Nandi Herdiaman yang mengatakan bahwa dampak dari membanjirnya barang impor ini, selain memukul pedagang di pasaran, tapi juga produsen karena kurangnya permintaan pasar domestik, bahkan disebutkannya sudah banyak pelaku usaha yang melakukan penutupan.
“Di Jabar ini sudah banyak sekali, dampaknya mungkin timbul pengangguran seiring beberapa bulan ini merosot. Kami tidak akan bisa bertahan lama lagi, karena impor yang membanjiri, dengan adanya tinjauan ini, semoga pak Menteri Teten bisa mendapatkan fakta rilnya seperti apa,” tuturnya.
Teten mengaku, berbagai masukan dan fakta dari kegiatan tinjauannya ini akan menjadi bahasan di tingkat pusat, seperti peningkatan tindakan pengamanan (safeguard) agar barang impor tidak mudah dan murah masuk ke Indonesia, sampai perbaikan regulasi yang ada.
“Maka ini yang akan saya bicarakan, memang ini sudah dikoordinasi dengan pak Mensesneg, saya akan melaporkan karena kewenangan ini bukan di saya tapi di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan. Termasuk soal harga pokok khusus, seperti China itu memang barang masuk yang dari luar itu gak boleh lebih rendah dari HPP, nah itu kalau kita terapkan maka ini akan melindungi industri dalam negeri,” ucap Teten menambahkan.
Sebelumnya Menteri Teten juga meninjau pusat grosir Tanah Abang Jakarta. Hasil kunjungannya itu Teten mengatakan, pelaku UMKM yang berjualan di pusat grosir busana terbesar se-Asia Tenggara itu mengalami penurunan omzet akibat kalah bersaing dengan produk asal luar negeri yang dijual murah melalui platform online.
“Tadi kami berdiskusi apakah mereka karena tidak bertransformasi dari jualan di pasar ke online. Ternyata mereka juga sudah melakukan transformasi. Mereka sudah jualan di online tapi mereka tidak bisa bersaing,” kata Menkop UKM Teten seusai sidak di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta, Selasa (19/9/2023) seperti dilansir Antara.
Menteri Teten menuturkan bahwa omzet pedagang Tanah Abang pada saat-saat tertentu seperti Lebaran dan tahun baru memang meningkat, namun di luar masa itu omzet pedagang turun rata-rata di atas 50 persen dan dikhawatirkan akan berlangsung sepanjang tahun. Pedagang pun telah mencoba untuk berjualan secara online namun masih sepi.
“Saya berkesimpulan produk yang dijual oleh mereka tidak bisa bersaing karena ada produk-produk impor yang dijual dengan harga sangat murahi,” ucapnya.
Berdasarkan diskusi Teten dengan PD Pasar Jaya selaku pengelola Pasar Tanah Abang diketahui bahwa penurunan omzet juga terjadi akibat pedagang-pedagang daerah yang biasanya berbelanja di Tanah Abang tidak lagi berbelanja dalam jumlah besar.
Melihat fenomena sepinya penjualan di Tanah Abang dan ketidakmampuan produk UMKM bersaing dengan produk luar negeri karena harga yang terlalu murah, Teten mengatakan akan mengatur kembali arus masuk barang-barang konsumsi dari luar negeri ke Indonesia.
“Ini ilegal atau memang kita terlalu rendah menerapkan tarif bea masuk atau kita terlalu longgar, terlalu mudah untuk misalnya tidak ada pembatasan produk-produk apa saja yang boleh masuk. Padahal pesan Pak Jokowi kepada semua menteri kepada saya juga kalau bisa kita tidak perlu impor barang-barang yang kita memang bisa produksi,” jelasnya.
Teten juga meminta platform penjualan online turut bekerja sama untuk mendukung pelaku UMKM dan turut andil dalam menertibkan dugaan penyelundupan barang impor ilegal.
“Yang nanti harus kami atur agar baik toko offline maupun online harus jualan produk yang legal. Mereka harus melengkapi dokumen barang-barang baik seller-nya. Nah, platform-platformnya yang harus mengatur itu,” tegasnya.
Salah satu pedagang baju gamis dan asesoris di Blok B Tanah Abang bernama Anton meminta pemerintah mencarikan solusi atas sepinya penjualan di Tanah Abang dan ketidakmampuan UMKM menyaingi harga di platform online yang sangat murah.
“Kita jual Rp100.000 di online bisa Rp39.000. Kalau kita buat sendiri juga tidak masuk harganya kenapa di online bisa Rp39.000, itu tidak masuk di akal,” ucap dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
