SOLOPOS.COM - Ketua DPR Puan Maharani menerima dokumen dari Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Rapat Paripurna masa persidangan III 2019-2020, di Komplek sParlemen, Jakarta, Selasa (12/5/2020). (Antara-Muhammad Adimaja)
Solopos.com, JAKARTA–Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 masih akan defisit.
Hal ini sebagai konsekuensi atas kebijakan fiskal yang ekspansif dan terukur.
Kendati demikian, pengelolaan pembiayaan untuk menutup financing gap tersebut akan dilakukan secara efisien, mandiri, dan berkelanjutan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan defisit dan rasio utang akan tetap dikendalikan dalam batas aman, sekaligus mendorong keseimbangan primer yang positif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan defisit dan rasio utang akan tetap dikendalikan dalam batas aman, sekaligus mendorong keseimbangan primer yang positif.
Kebijakan pembiayaan investasi juga akan terus dilakukan dengan memberdayakan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Sovereign Wealth Funds (SWF), Special Mission Vehicle (SMV), dan Badan Layanan Umum (BLU), dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM dan UMi.
Baca Juga: Pemerintah Yakin Defisit APBN 2022 4,3 Persen, Turun dari Asumsi Awal
Sri Mulyani berharap, melalui akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan reformasi fiskal maka diharapkan kebijakan fiskal 2023 tetap efektif mendukung pemulihan ekonomi tetapi tetap sustainable.
“Hal tersebut akan terefleksi pada pendapatan negara yang meningkat dalam kisaran 11,19% sampai dengan 11,70% PDB, belanja negara mencapai 13,80% sampai dengan 14,60% PDB serta keseimbangan primer yang mulai bergerak menuju positif di kisaran -0,46% sampai dengan -0,65% PDB,” jelas Sri Mulyani pada Press Statement Kebijakan Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2023, Jumat (20/5/2022).
Selain itu, kata Sri Mulyani, defisit akan diarahkan kembali di bawah 3%, antara -2,61% sampai dengan -2,90% PDB, dan rasio utang tetap terkendali dalam batas manageable di kisaran 40,58% sampai dengan 42,42% PDB.
Baca Juga: Pemerintah Mulai Ngerem Utang, Sri Mulyani: APBN Kita Harus Sehat
Sri Mulyani menambahkan dengan pengelolaan fiskal yang sehat, disertai dengan efektivitas stimulus kepada transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat, maka tingkat pengangguran terbuka pada 2023 dapat ditekan dalam kisaran 5,3% hingga 6%.
Angka kemiskinan diharapkan dapat ditekan dalam rentang 7,5% hingga 8,5%, rasio gini dalam kisaran 0,375 hingga 0,378 serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31 hingga 73,49.
Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 103 sampai dengan 105 dan 106 sampai dengan 107.
Berita telah tayang di Bisnis.com berjudul APBN 2023 Masih Defisit, Sri Mulyani: Defisit dan Rasio Utang Terkendali