SOLOPOS.COM - Ilustrasi buruh korban PHK. (Detik.com)
Solopos.com, SOLO — Recovery atau pemulihan adalah fokus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Soloraya pada 2023 ini.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Apindo Wonogiri, Gangsar Laksono.
“Saat ini semua perusahaan baru fokus proses perbaikan dan antisipasi mengenai dampak dari wacana resesi, dan di awal tahun 2023 belum ada prediksi yang signifikan,” papar Gangsar saat dihubungi Solopos.com Senin (23/1/2023).
Gangsar mengatakan Apindo sedang meninjau biaya produksi yang dianggap jadi beban utama.
Gangsar mengatakan Apindo sedang meninjau biaya produksi yang dianggap jadi beban utama.
Pihaknya mengatakan jika hasil tinjauan buruk maka akan ada pengusulan upah minium kabupaten (UMK) dan efisiensi jumlah sumber daya manusia (SDM) dengan cara yang benar-benar selektif.
Sementara, maraknya isu pemutusan hubungan kerja (PHK) bergaung semenjak pandemi Covid-19. Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Apindo Karanganyar, Edy Darmawan, saat dihubungi Solopos.com.
Edy menjelaskan, di Karanganyar usaha yang terdampak parah adalah sektor tekstil dan industri plastik. Kondisi di awal tahun 2023 adalah PHK yang disusul turunnya UMK.
Apindo Karanganyar juga tengah mengusulkan judicial review (JR) ke MK terkait aturan UMK 2023 dengan pertimbangan ada kesenjangan antara UMK Karanganyar dibandingkan wilayah lain di Soloraya yaitu Sragen dan Wonogiri.
Edy juga menambahkan, selain tekstil dan industri plastik, usaha furniture juga terdampak, terlebih karena harus ekspor ke Eropa, membuat penjualan mereka terhambat.
Namun kondisi tidak sepenuhnya buruk, karena di Sukoharjo perusahaan-perusahaan menghindari PHK lewat skema pengurangan jam kerja dan shift produksi.
“Harapannya setelah pandemi berlalu pekerja masih bisa bekerja kembali sepenuhnya. Tahun 2023 kami optimis bisa bangkit, data pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan sudah tinggi lagi, tidak lupa ada support dari semua pihak, termasuk harapan kami pemerintah harus hadir sebagai solusi,” papar Ketua Apindo Sukoharjo, Yunus Arianto, Senin (23/1/2023).
Disebutkan Ari, perizinan dari pemerintah sudah bagus. Koordinasi juga sudah bisa dilakukan dengan mudah oleh Apindo dengan dinas terkait. Dia juga senang karena bupati mendukung recovery industri Karanganyar.
Isu PHK massal sebelumnya juga disebutkan Ketua Apindo Jawa Tengah Frans Kongi yang menyebut pelemahan kinerja manufaktur di Jawa Tengah yang salah satunya disebabkan karena menurunnya permintaan dari pasar luar negeri, seperti dilansir dari bisnis.com.
Tercatat gelombang PHK sudah terdengar sejak beberapa waktu lalu, seperti yang terjadi di Tangerang. Namun Frans mengaku kurang sepakat jika menyebut fenomena ini sebagai gelombang PHK massal.