Solopos.com, KARANGANYAR — Kepala BKD Karanganyar, Kurniadi Maulato, mengatakan anggaran untuk menjalankan roda pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayahnya didominasi dari sektor pajak.
Kemampuan fiskal Kabupaten Karanganyar saat ini baru 18,1%, sehingga sisanya masih harus mendapatkan subsidi dana dari pemerintah yang sumbernya dari berbagai jenis pendapatan.
Promosi Layanan Internet Starlink Elon Musk Kantongi Izin Beroperasi, Ini Kata Telkom
“Oleh karena itu perlu tetap mempertahankan kinerja dengan semangat memenuhi pembayaran pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah.” ujar Maulato dalam sambutannya dalam acara Sosialisasi dan Monitoring Aspek Perpajakan Bendahara Desa Kabupaten Karanganyar, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Senin (28/8/2023).
Demi mendukung pemenuhan pembayaran pajak tersebut Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar menggelar pelatihan kepada para bendahara desa di wilayah Karanganyar.
Pembekalan materi dilakukan oleh sejumlah narasumber, di antaranya Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yang disampaikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah 2 Bidang Perekonomian, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dwi Saptohaji.
Pemateri selanjutnya yakni Kepala Dispermades Kabupaten Karanganyar, Sundoro Budhi Karyanto, serta penyuluh pajak KPP Karanganyar, Adang Juwanda.
Kegiatan dihadiri sejumlah pejabat terkait, di antaranya; Bupati Karanganyar yang diwakili oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar; Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar yang diwakili oleh Inspektur Pembantu Wilayah 2 Bidang Perekonomian, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; serta seluruh kepala desa didampingi bendahara desa di wilayah Kabupaten Karanganyar.
Melalui rilis yang diterima Solopos.com, Selasa (29/8/2023), Kepala KPP Karanganyar, Yulianto Dwi Wiyatmo berharap semua usaha dan kerja sama yang telah kita lakukan terus berjalan dengan baik dan bersinergi.
“Sebagaimana sebelumnya pada tahun pajak 2022, Penerimaan Pajak dari Dana Desa di wilayah Kabupaten Karanganyar memperoleh apesiasi dari DJP karena pencapaian realisasi tertinggi di Kanwil DJP Jawa Tengah II,” ulasnya.
Yulianto menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi. Dalam hal pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan desa, KPP Pratama telah menjalin kerja sama dengan Dispermades, Inspektorat serta mendapat dukungan penuh dari Bupati Karanganyar.
“Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan pengelolaan pemerintahan yang bertanggung jawab, bersih dan berwibawa sehingga yang mampu menciptakan keadaan yang memberi rasa nyaman dan menyenangkan bagi semua pihak khususnya masyarakat,” ucapnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
