Indra Gunawan / Bayu Jatmiko Adi / Ahmad Mufid Aryono | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. (Antara/Biro Pers Setpres).
Solopos.com, JAKARTA–Pemerintah pusat terus berupaya membuat tata kelola industri minyak goreng semakin baik ke depannya.
Terkait hal itu Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebutkan pemerintah segera melakukan pertemuan bisnis dengan para pengusaha di industri minyak goreng.
Hal tersebut disampaikan Luhut dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (9/6/2022).
“Hari ini dan besok saya kumpulkan seluruh pengusaha-pengusaha besar dan pelaku usaha dan asosiasi di Bali. Kita mau bikin business matching. Jadi apa yang dibuatkan pemerintah, apa yang dibuat kalian, apa yang cocok, apa tidak cocok, sehingga tidak ada dusta di antara kita,” jelas Luhut.
“Hari ini dan besok saya kumpulkan seluruh pengusaha-pengusaha besar dan pelaku usaha dan asosiasi di Bali. Kita mau bikin business matching. Jadi apa yang dibuatkan pemerintah, apa yang dibuat kalian, apa yang cocok, apa tidak cocok, sehingga tidak ada dusta di antara kita,” jelas Luhut.
Baca Juga: Luhut Klaim Harga Minyak Goreng di Jateng Turun
Menurut Luhut, dalam forum tersebut nantinya pemerintah dan pelaku usaha saling melempar keluhan, saran, dan sebagainya dalam rangka tata kelola minyak goreng.
“Karena saya lihat dari itu kerusakan selama lima bulan itu inkonsistensi kita. Nah sekarang tidak mau, saya tidak mau diatur oleh siapapun tapi saya dengerin,” kata Luhut.
Disebutkan, tata kelola minyak goreng ke depan akan didigitalisasi. Imbasnya akan terlihat pada peningkatan penerimaan negara.
Purnawiran Jenderal TNI bintang tiga itu mengungkapkan rencana audit yang sedang dilakukan pihaknya terkait minyak goreng. Tujuannya adalah agar pemerintah mengetahui luas lahan kelapa sawit hingga ekspor minyak goreng.
“Jumlah yang ada di industri ini harus cocok kepada Kemendag, Kemenperin, Bea Cukai. Jadi harga jumlah itu harus bisa cocok dan kalau itu terjadi saya kira penerimaan negara saya kira billion of dollar kita akan tambah dari sana,” kata dia.
Baca Juga: Distribusi Minyak Goreng Curah Pakai Aplikasi, Ini Penjelasan Mendag
Lebih lanjut Luhut mengatakan pemerintah akan membatasi kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit.
“Kemudian juga kita akan batasi orang-orang yang tinggal di luar negeri menikmati punya harta ratusan ribu hektare di Republik ini. saya kira kita nggak setuju dengan hal-hal seperti ini. Itu saya kira dengan audit yang akan kami lakukan,” pungkasnya.
Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul: Kumpulkan Pengusaha Migor di Bali, Luhut: Biar Tak Ada Dusta di antara Kita