Solopos.com, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menaikkan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR), serta simpanan valuta asing (valas) di bank umum masing-masing sebesar 25 basis poin.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa merincikan simpanan rupiah naik menjadi menjadi 4 persen di bank umum, diikuti dengan simpanan valas menjadi sebesar 2 persen di bank umum, serta simpanan rupiah di BPR menjadi 6,50 persen. Adapun, keputusan tersebut berlaku mulai 1 Februari 2023 sampai dengan 31 Mei 2023.
Promosi Layanan Internet Starlink Elon Musk Kantongi Izin Beroperasi, Ini Kata Telkom
“Dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi, maka rapat dewan komisioner lembaga penjamin simpanan menetapkan untuk menaikkan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum dan bpr, serta simpanan valuta asing di bank umum masing masing sebesar 25 basis poin,” kata Purbaya dalam konferensi pers virtual Tingkat Bunga Penjaminan LPS, Kamis (26/1/2023).
Purbaya mengatakan keputusan tersebut sejalan dengan perkembangan terkini dan prospek kondisi ekonomi dan perbankan, kondisi likuiditas dan perkembangan suku bunga perbankan ke depan, serta mempertimbangkangkan beberapa hal. Pertama, adanya potensi kenaikan suku bunga perbankan domestik yang lebih tinggi dalam merespons kebijakan moneter bank sentral.
Kedua, memberikan ruang bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas di tengah masih relatif tingginya risiko volatilitas pasar keuangan dengan tetap suportif terhadap fungsi intermediasi perbankan sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi, serta yang ketiga untuk memperkuat sinergi dan arah kebijakan dengan otoritas di sektor keuangan domestik.
Adapun, hasil observasi dan evaluasi terkini memperlihatkan kinerja industri perbankan terus tumbuh dan membaik sepanjang 2022, baik dari sisi permodalan, intermediasi perbankan, dan intermediasi keuangan. Fundamental kondisi perbankan relatif kuat sebagaimana ditunjukkan dengan rasio permodalan atau industri yang terjaga di level 25,43% pada periode Desember 2022.
Sementara itu, likuiditas juga tetap ample dengan rasio AL/NCD berada di level 137,69 persen dan AL/DPK sebesar 31,20 persen. Sementara itu, kinerja intermediasi keuangan terus membaik yang tercermin dari kredit perbankan yang tumbuh sebesar 11,35 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp6.424 triliun pada Desember 2022.
Setali tiga uang, dana pihak ketiga (DPK) juga tumbuh 9,01 persen yoy menjadi Rp8.154 triliun.
Selain itu, Prubaya menuturkan pemulihan kinerja intermediasi tersebut diikuti pula dengan membaiknya aspek pengelolaan kredit. Tercatat, rasio gross non-performing loan (NPL) pada periode Desember 2022 di level 2,44 persen dan loan at risk turun dan berada di angka 14,05 persen.
Selanjutnya, Purbaya mengimbau agar bank secara transparan menyampaikan kepada nasabah penyimpan mengenai besaran tingkat bunga penjaminan yang berlaku saat ini. Dalam hal ini, melalui penempatan informasi tersebut di tempat yang mudah diketahui nasabah atau melalui media informasi serta channel komunikasi bank kepada nasabah.
Lebih lanjut, dalam rangka melindungi dana nasabah serta upaya menjaga kepercayaan nasabah deposan juga mengimbau agar bank tetap memperhatikan ketentuan tingkat bunga penjaminan simpanan dimaksud.
“Selanjutnya, dalam menjalankan operasional, bank juga diharapkan tetap mematuhi pengaturan dan pengawasan OJK dan Bank Indonesia,” ujarnya.
Menahan Inflasi
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan subsidi dari pemerintah menjadi langkah untuk menahan lonjakan inflasi dan suku bunga acuan di Indonesia.
Tercatat inflasi Desember 2022 berada pada level 5,51 persen (yoy). Subsidi menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi kala terhantam oleh pandemi Covid-19 dan situsi global yang tidak menentu.
Bila dibandingkan dengan inflasi di negara lain pada periode yang sama, inflasi Amerika Serikat (AS) sebsar 6,5 persen, sementara Inggris mencapai 10,5 persen.
Bos BI tersebut menyebutkan langkah pemerintah melalui Undang-Undang (UU) No.2/2020 terkait burden sharing antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berhasil menahan laju inflasi. Dari hasil sinergi tersebut, Kementerian Keuangan memberikan subsidi untuk energi dan pangan kepada masyarakat.
“Di Indonesia ada UU No.2/2020, tahun lalu kasih Rp224 triliun, semula dibeli biaya kesehatan, ternyata lebih rendah, jadi untuk kemanusiaan, makanya di awal ada subsidi. Bu Menteri [Sri Mulyani] bilang, subsidi kan gak bagus. Iya aku tahu, kalau jaman normal ,” ujar Perry dalam Infobank Starting Year Forum 2023 ‘Bauran Kebijakan Bank Indonesia di Tengah Turbulensi Ekonomi Global,’ Rabu (25/1/2023).
Bank Indonesia telah lebih dahulu memperhitungkan bila subsidi tidak diberikan pada saat harga minyak dunia tak kunjung turun yang membuat pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), inflasi di Indonesia dapat tembus hingga 15 persen.
“Kalau tahun lalu nggak dikasih subsidi berapa inflasi kita? 15 persen, kalau 15 persen, suku bunga saya 17 persen, Anda semua gulung tikar,” lanjutnya Perry dihadapan para bankir.
Alhasil, dia mengatakan inflasi Indonesia bisa terjaga di 5 persen meskipun belum mampu turun ke bawah 5 persen.
Tahun ini, Perry memperkirakan inflasi secara keseluruhan dapat turun di angka 5,1-5,2 persen dengan kondisi tekanan global saat ini.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, pada 2022 pihaknya telah subsidi energi dan nonenergi sebesar Rp257,1 triliun. Untuk subsidi BBM sebesar Rp15,2 triliun untuk 16,5 juta keluarga. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM untuk 20,7 juta keluarga sebesar Rp12,7 triliun.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
