SOLOPOS.COM - Menteri BUMN Erick Thohir. (Istimewa)
Solopos.com, JAKARTA — Rapat Kabinet yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo pada Selasa (6/12/2022) menghasilkan sejumlah rumusan kebijakan penting untuk mengantisipasi resesi ekonomi.
Presiden Jokowi memerintahkan Menteri BUMN, Erick Thohir, untuk mengantisipasi dampak resesi, utamanya di kalangan masyarakat kecil. Salah satu fokus kebijakan pemerintah adalah melindungi petani yang hasil panen terancam tidak terserap maksimal oleh pasar.
Menteri BUMN, Erick Thohir, bergerak cepat mengimplementasikan program perlindungan bagi petani. Program yang disiapkan adalah BUMN menjadi off taker atau menyerap produksi petani saat panen.
“Tadi kan bicara mengenai resesi pangan. Yang harus diantisipasi karena itu kami dari BUMN mendorong kemungkinan yang sudah dibicarakan Bapak Presiden. Bagaimana BUMN menjadi off taker,” ujar Erick kepada sejumlah wartawan, Selasa (6/12/2022).
Erick menjelaskan pihaknya saat ini sedang membuat skema terkait langkah BUMN menyerap produksi petani. Kementerian BUMN, kata Erick, sedang menyiapkan skema penugasan pada sejumlah BUMN yang terlibat.
Baca Juga : Holding BUMN Danareksa Jadi One Stop Solution
Dia menuturkan akan melibatkan sejumlah BUMN. Tak hanya BUMN selaku penyerap bahan pokok, melainkan juga himpunan bank milik negara yang akan terlibat dalam program perlindungan bagi petani.
“Saya mengusulkan pendanaan disimpan di [himpunan bank milik negara] Himbara, tak langsung di BUMN-nya. Disimpan di Himbara dengan bunga yang rendah. Supaya saat kami mau beli urusan petani tidak mahal lagi biayanya,” tutur Erick.
Erick mengatakan kebijakan penyerapan produksi petani ini sangat penting bagi perekonomian mikro maupun makro. Menurutnya, selain akan menjamin kelangsungan perekonomian para petani, kebijakan ini diyakini menghasilkan efek multiplier bagi seluruh rantai pasok pangan nasional.
“Karena ini kan benar-benar ekonomi yang berputar. [Kebijakan] ini yang sedang kami petakan,” ungkap Erick.
Baca Juga : Transformasi BUMN Dapat Apresiasi ADB dalam Bentuk Pinjaman US$500 juta