Lagi, PPATK Blokir Transaksi Diduga Investasi Ilegal Rp150,4 Miliar

Solopos.com, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali memantau dan menindak tegas terhadap aliran dana dari investor ke berbagai pihak yang diduga menjual produk investasi ilegal.

“Hari ini [Senin (7/3/20220] PPATK kembali melakukan penghentian sementara transaksi dan blokir mencapai nilai sebesar Rp150,4 miliar. Jumlah tersebut berasal dari 8 rekening yang diperoleh dari satu Penyedia Jasa Keuangan (PJK),” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavadana dalam keterangan tertulis yang diterima Solopos.com, Kamis (10/3/2022).

Promosi Sistem E-Katalog Terbaru LKPP Meluncur, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran

Sebelumnya PPATK telah menghentikan sementara dan memblokir transaksi senilai Rp202 miliar yang berasal dari 109 rekening pada 55 penyedia jasa keuangan.

Baca Juga: BRI Imbau Masyarakat Waspada Investasi Ilegal

Ivan menambahkan jumlah tersebut akan terus bertambah sesuai dengan proses analisis yang dilakukan oleh PPATK sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

PPATK memiliki kewenangan dalam melakukan penghentian sementara transaksi selama 20 hari kerja dan selanjutnya berkoordinasi serta melaporkan kepada penegak hukum terhadap transaksi mencurigakan dalam nominal besar terkait investasi yang diduga ilegal.

“Pertimbangan PPATK dalam melakukan langkah tersebut antara lain karena adanya laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Penyedia Jasa Keuangan serta sejumlah ketidakwajaran profiling,” ungkap Ivan.

Baca Juga: Kasus Dugaan Pencucian Uang yang Menjerat Crazy Rich, Ini Temuan PPATK

Seperti diberitakan sebelumnya, sepanjang tahun 2021, PPATK telah menerima 47.587 laporan transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) yang telah terdaftar.

Hal ini meningkat 126,5% secara year on year. Dari data tersebut, menunjukkan bahwa partisipasi Pihak Pelapor PBJ telah meningkat dalam melaporkan transaksi sebagaimana telah diatur oleh peraturan yang berlaku.

Selain itu peningkatan laporan menunjukkan kesadaran PBJ tentang pentingnya penerapan prinsip mengenali pengguna jasa atau para pelanggan yang melakukan transaksi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (TPPU-PT), Penyedia Barang dan Jasa/lainnya (PBJ) merupakan Pihak Pelapor yang wajib menyampaikan laporan transaksi kepada PPATK.