Solopos.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencermati banyak pelaku usaha atau klinik yang membuka praktik tes PCR (polymerase chain reaction), dan menawarkan paket bundling dengan harga berbeda-beda. Hal itu menurut KPPU memicu persiangan usaha yang tidak sehat dalam pengadaan tes PCR.
Menurut Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala, pihaknya sudah merespons munculnya dugaan terjadinya harga di luar batas atau excessive price yang dilakukan dengan memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 sebagai kesempatan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.
Promosi Telkom Apresiasi Wahyu, Warrior Telkom Akses yang Viral karena Bantu Petani
“KPPU terus melakukan monitoring terhadap harga tes RT-PCR mandiri dan melakukan analisis terhadap potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat,” ujar dia dalam sesi bincang media yang digelar KPPU, Jumat (12/11/2021), seperti dikutip dari liputan6.com.
Baca juga: Syarat Wajib PCR untuk Perjalanan Berubah-Ubah, Ini Penjelasan Luhut
Mulyawan mencontohkan pihaknya mencermati banyak paket tes PCR yang ditawarkan dengan banderol harga berbeda-beda. Harga tes RT-PCR, kata dia, bisa lebih mahal jika hasil yang dikeluarkan lebih cepat.
“Jadi kami melihat bahwa ada potensi persaingan usaha tidak sehat atau memaksimumkan keuntungan, ketika ada bundling tarif PCR yang di-bundling dengan konsultasi dengan dokter. Itu biayanya bisa melambung hampir dua kali lipat,” urainya.
Esensi Tes PCR
Dia menambahkan ada juga pelaku usaha menawarkan hasil tes PCR dengan kecepatan lebih cepat daripada yang 1 hari. “Itu sebenarnya menurut kami dengan adanya bundling-bundling seperti ini, itu memunculkan potensi adanya persaingan usaha tidak sehat,” ungkapnya.
Baca juga: Tarif Tes PCR Ditetapkan Turun, Kualitasnya Masih Terjamin?
Mulyawan menegaskan esensi dari tes PCR hanyalah membuktikan apakah pasien bersangkutan terkena virus corona atau tidak, dan memastikan apakah dia harus dilakukan karantina mandiri ataupun dirawat di rumah sakit.
*Dengan demikian, kami melihat dan merekomendasikan bahwa pemerintah perlu mengawasi tes PCR yang di-bundling, yang diberikan label hasil cepat. Supaya apa, supaya tujuan dari tes PCR untuk mengidentifikasi atau mendeteksi orang-orang yang terkena virus corona, bukan jadi bagian dari bisnis,” beber dia.
Baca juga: Tak Jadi Wajib PCR, Syarat Perjalanan Darat Jarak Jauh Cukup Antigen
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
