SOLOPOS.COM - Yenny Wahid. (Instagram-@yennywahid)
Solopos.com, JAKARTA -- Kondisi maskapai penerbangan pelat merah, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tengah kesulitan. Sadar akan situasi tak mengenakkan tersebut, Dewan Komisaris Garuda Indonesia mengajukan agar gaji mereka disetop sementara.
"Berhubung kondisi makin parah, maka ada usulan agar gaji tidak dibayarkan dahulu untuk meringankan beban perusahaan," kata Komisaris Independen Garuda Indonesia, Yenny Wahid, melalui pesan singkat kepada detik.com, Rabu (2/6/2021).
Dia menjelaskan dewan komisaris sepakat agar gaji mereka disetop sementara waktu untuk meringankan beban Garuda Indonesia. Langkah tersebut, bukan pertama kalinya mereka usulkan.
"Ini bukan yang pertama kali komisaris mengusulkan, karena sejak awal pandemi, dewan komisaris mengusulkan agar ada pengurangan gaji," sebutnya.
"Ini bukan yang pertama kali komisaris mengusulkan, karena sejak awal pandemi, dewan komisaris mengusulkan agar ada pengurangan gaji," sebutnya.
Baca Juga: Tekor Rp70 Triliun, Garuda Sudah 2 Kali Tawarkan Pensiun Dini kepada Pegawai
Yenny menjelaskan sejak awal pandemi, komisaris dan direksi gajinya hanya dibayar 50%. Makin tinggi jabatannya maka makin tinggi potongannya.
Memang berapa besaran gaji dewan komisaris Garuda Indonesia?
Mengutip laporan keuangan Garuda Indonesia periode 2019, gaji atau remunerasi gabungan seluruh anggota dewan komisaris adalah US$944.191 per tahun.
Remunerasi tersebut terdiri atas imbalan kerja jangka pendek US$789.422, dan imbalan kerja pasca kerja US$154.769.
Pada laporan keuangan 2019, jumlah anggota dewan komisaris terdiri atas 5 orang. Dengan asumsi masing-masing mendapatkan remunerasi yang sama, maka tiap anggota dewan komisaris menerima US$188.838,2 per tahun.
Jadi, dalam sebulan, masing-masing anggota dewan komisaris menerima remunerasi US$15.736,5, atau setara Rp224.780.166 jika menggunakan kurs terkini.
Berikut adalah susunan komisaris Garuda Indonesia saat ini:
1. Komisaris Utama: Triawan Munaf
2. Wakil Komisaris Utama: Chairal Tanjung
3. Komisaris Independen: Yenny Wahid
4. Komisaris Independen: Elisa Lumbantoruan
5. Komisaris: Peter F Gontha
Menteri BUMN EricK Thohir pun buka suara terkait kondisi Garuda. Dia menjelaskan, kondisi penerbangan dalam kondisi parah karena terdampak pandemi Covid-19. Kapasitas penumpang di bandara pun saat ini masih di bawah normal.
"Ini eranya sudah sangat terbuka, industrri penerbangan di seluruh dunia terdampak dan sangat parah. Tidak mungkin dengan penurunan jumlah travel di seluruh dunia, kita lihat saja airport di Indonesia sekarang kapasitasnya itu paling 15%. Kemarin sempat naik 32%, belum 100%," katanya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.
Menurutnya, terobosan perlu dilakukan. Pemerintah juga tidak akan berdiam diri melihat kondisi tersebut. Ia mengaku, pemerintah mengajukan sejumlah opsi penyelamatan Garuda. Namun, ia tak memaparkan secara detil.
"Garuda kita ada propose 4 tahapan. 1-2-3-4, saya nggak mau berdebat tahapan itu, kan teman-temea media udah dapat, ini tahapannya 1-2-3-4," ungkapnya.
Dia juga mengatakan,terus bernegosiasi dengan penyewa pesawat (lessor). Opsi-opsi penyelamatan Garuda tersebut juga terus dijajaki.
Lebih lanjut, dia mengatakan, Indonesia merupakan negara kepulauan. Maka itu, untuk berpindah-pindah tempat opsinya hanya ada dua yakni pesawat atau kapal. Melihat kondisi tersebut, pihaknya menyatakan, Garuda dan anak usahanya Citilink ke depan akan fokus ke penerbangan domestik.
"Karena itu salah satu yang kita pasti fokuskan bahwa Garuda ke depan, dan Citilink ke depan akan fokus kepada domestik market, bukan internasional," katanya.