Solopos.com, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyebut tidak ada swasembada beras pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataannya itu merespons Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada beras pada 2019 hingga 2022, saat debat cawapres keempat, Minggu (21/1/2024).
Promosi Kinerja Positif, Telkom Raup Pendapatan Konsolidasi Rp149,2 Triliun pada 2023
“Sebagai anggota DPR, yang memiliki tanggung jawab pengawasan, saya ingin menyampaikan kondisi seobjektif mungkin, agar persoalan pangan rakyat tidak menjadi komoditas elektoral, serta tidak berbasis pada data yang tidak benar,” kata Said, di Jakarta, Selasa (23/1/2024).
Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), ujar dia lagi, sejak 2014 hingga 2023 Indonesia selalu melakukan impor beras dan cenderung meningkat jelang pemilihan umum (pemilu). Misalnya, pada 2018 atau satu tahun menjelang Pemilu 2019, impor beras melonjak jadi 2,25 juta ton, dari tahun 2017 yang terdata sekitar 305.000 ton.
Hal serupa juga terjadi menjelang Pemilu 2024. Impor beras pada tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, naik 613,61 persen dibandingkan 2022.
Menurut Said, lonjakan tersebut tidak memiliki relevansi dengan fenomena El Nino.
“Bahwa benar pada tahun 2023 lalu Indonesia mengalami El Nino, musim kering yang agak panjang, namun masa ini berlangsung kurang dari 4 bulan,” ujar dia pula.
Meski terdapat kebutuhan untuk menutup pasokan beras bila terjadi gagal panen, namun data BPS menunjukkan produksi gabah kering giling (GKG) pada 2023 berpotensi lebih tinggi dibandingkan 2022, di mana capaian GKG per Oktober 2023 mencapai 53,63 juta ton, sementara capaian sepanjang 2022 tercatat 54,75 juta ton.
Di samping itu, produksi beras pada tahun 2022 sebanyak 31,5 juta ton, dan periode Januari-Oktober 2023 mencapai 30,9 juta ton, yang menunjukkan masih ada peluang perubahan data produksi beras sampai Desember 2023.
“Jadi sangat tidak tepat kalau El Nino dijadikan rujukan untuk mengungkapkan kebutuhan impor beras dengan skala masif, terbesar dalam sejarah republik ini berdiri. Saya melihat ada indikasi ketidakwajaran dalam hal besarnya volume impor beras pada tahun 2023,” kata Said lagi.
Dia berharap para kandidat capres dan cawapres dapat menyajikan data yang jujur saat ajang kontestasi politik. Terlebih, dalam konteks beras, komoditas tersebut merupakan makanan pokok sehingga menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Oleh sebab itu, urusan beras, data dan kebijakannya jangan dijadikan komoditas politik elektoral, apalagi jika disampaikan dengan tidak jujur, tentu hal itu tidak baik. Bagi pemimpin, berani jujur itu bukan kehebatan, tetapi keharusan, sebab kata-kata dan perbuatannya berpengaruh luas kepada rakyat,” ujar dia lagi.
Sebelumnya, Cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka mengklaim bahwa Indonesia sebenarnya sudah swasembada beras sejak 2019 hingga 2022.
“Karena ini masalah pangan impor, 2019 sampai 2022 kita sebenarnya sudah swasembada beras. Tahun 2023, kita ada impor karena El Nino. Ini juga terjadi di belahan dunia,” kata Gibran, saat debat keempat cawapres, Minggu (21/1/2024).
Informasi terbaru, untuk menjaga ketersediaan pasokan dan cadangan beras pemerintah (CBP), Pemerintah telah melakukan impor beras sebanyak 2,5 juta ton pada Januari 2024 ini.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi di Temanggung, Senin (22/1/2024), menyampaikan impor ini dilakukan untuk mengatasi defisit beras akibat El Nino, mengingat saat ini stok beras di Bulog tinggal 1,4 juta ton.
Ia menyampaikan hal tersebut seusai mendampingi Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan beras di Gudang Bulog di Temanggung.
Menurut dia dari 2,5 juta ton tersebut, 2 juta merupakan impor dari Thailand dan Vietnam, sedangkan 500.000 ton merupakan susulan impor beras tahun 2023 dari Myanmar.
Ia menuturkan akibat dampak El Nino Indonesia kekurangan 2,8 juta ton beras. Padahal kebutuhan untuk satu bulan sekitar 2,5 juta ton sampai 2,6 juta ton.
Percepatan pemasukan impor, katanya, berkaitan dengan persiapan kebutuhan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Ramadan dan Lebaran 2024.
“Mohon maaf harus mengambil keputusan pahit harus mengimpor, tapi ini impor yang terukur, jadi importasi ini masuk ke gudang Bulog dan hal ini akan dipakai untuk intervensi pemerintah seperti bantuan pangan kemudian stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Selain itu kebutuhan-kebutuhan khusus misalnya untuk premium diberikan kepada para penggiling padi, tahun lalu 200.000 ton, tahun ini sudah disetujui Presiden 200.000 ton lagi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
