SOLOPOS.COM - Ilustrasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). (Dok. Solopos)

Solopos.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku gemas lantaran realisasi anggaran pada APBN 2023 dinilai masih belum maksimal, mengingat pergantian tahun akan terjadi dalam kurun sebulan saja.

Dia menjabarkan bahwa di tingkat pemerintah daerah (pemda) realisasi anggaran baru mencapai 64%. Sedangkan, di tingkat pemerintah pusat juga masih berada di angka 74%.

Promosi Telkom Apresiasi Wahyu, Warrior Telkom Akses yang Viral karena Bantu Petani

Hal ini dia sampaikan Jokowi saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 ke Kepala Daerah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

“Realisasikan secepat-cepatnya. Saya minta informasi ke Mendagri berapa realisasi sampe saat ini. Baru 64% di daerah dan pusat 74%. Ini tinggal 3 minggu, tetapi masih 64% dan 74% realisasinya. Artinya, ada 3 minggu ini akan keluar uang bertriliun-triliun. Namun, ini kita ulang terus tiap tahun,” ujarnya dalam forum tersebut.

Oleh sebab itu, orang nomor satu di Indonesia itu pun meminta agar setiap daerah dapat menyiapkan antisipasi ketidakpastian melalui automatic adjustment. Dia berharap dengan upaya tersebut penyesuaian anggarannya dapat lincah, yakni begitu ada perubahan, maka dengan segera langsung bisa menangkap penyesuaian yang baik untuk dilakukan.

“Karena ketidakpastian sekarang ini betul-betul mengintai kita setiap hari minggu, setiap bulan. Orientasinya adalah hasil. Fokusnya APBN hasil dan yang paling penting juga bermanfaat maskimal bagi rakyat,” tandas Jokowi.

Untuk diketahui, Kepala Negara menyiapkan dana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024 untuk digunakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) serta pemerintah daerah (Pemda).

Penyerahan Terakhir

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendampingi Presiden Jokowi secara resmi menyerahkan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024.

DIPA 2024 menjadi penyerahan untuk terakhir kalinya pada masa periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi atau yang akan berakhir pada 2024.

“2024 adalah tahun terakhir kabinet Indonesia Maju. APBN akan terus mendukung tranformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk menuju Indonesia Maju dengan terus membangun fondasi kualitas SDM, infrastruktur, dan mendukung reformasi lainnya,” ujarnya, Rabu (29/11/2023).

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penyerahan DIPA dan TKD TA 2024 kepada para menteri, kepala lembaga, hingga gubernur tersebut dilakukan secara digital, tak lagi berbentuk dokumen fisik.

Dalam suasana yang cukup intens dan serius, Sri Mulyani menyampaikan bahwa belanja negara 2024 nantinya ditujukan menuntaskan infrastruktur prioritas, percepatan tranformasi ekonomi hijau, dan mendukung reformasi birokrasi dan aparatur negara.

Selain itu, juga mendukung pelaksanaan pesta demokrasi alias Pemilu 2024 serta Pilkada, juga untuk memperkuat ketahanan dan keamanan Tanah Air.

Sementara untuk TKD, Sri Mulyani mengalokasikan anggaran senilai Rp857,6 triliun atau naik 5,3% dari alokasi 2023. Peningkatan dari TKD tersebut ditujukan untuk mendukung penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK daerah, terutama guru dan tenaga kesehatan.

Tambahan anggaran juga untuk meningkatkan pelayanan publik daerah, mendukung operasional sekolah, PAUD, dan pendidikan kesataraan, serta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.

Untuk DIPA terakhir yang pihaknya bentuk, Sri Mulyani menekankan bahwa tidak semua kegiatan yang diusulkan dapat dikabulkan dalam DIPA.

Dalam hal ini, APBN berupaya maksimal memenuhi seluruh program-program prioritas pembangunan nasional dari mulai melindungi rakyat kelompok rentan memulihkan ekonomi mendorong transformasi membangun seluruh pelosok daerah dan juga untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan.

“Kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf karena ini adalah penyerahan dipa terakhir bagi kabinet ini bahwa tidak seluruh permintaan dan kebutuhan anggaran Kementerian lembaga dan pemerintah daerah selalu dapat kami penuhi,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya