Solopos.com, BADUNG — Kementerian Investasi/BKPM angkat bicara usai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut ada dana investasi sekitar Rp1.000 triliun macet.
Sekretaris Kementerian Investasi/BKPM Ikmal Lukman mengaku belum tahu terkait pernyataan Kemendagri yang menyebut terdapat Rp1.000 triliun yang tertunda untuk masuk ke Indonesia.
Promosi Telkom Apresiasi Wahyu, Warrior Telkom Akses yang Viral karena Bantu Petani
“Sampai saat ini kita belum tahu. Saya bukan bilang tidak ada, saya tidak tahu. Komunikasi [dengan Kemendagri] belum ada sih, terus terang informasi itu saya baru dapat [kabar] ini,” kata Ikmal di Hotel Mulia, Nusa Dua, Bali, Jumat (16/12/2022).
Lebih lanjut dia menjelaskan, jika investasi senilai Rp1.000 triliun macet, seharusnya kinerja pertumbuhan investasi justru menurun. Namun, hingga September 2022, realisasi investasi telah mencapai Rp892,4 triliun. “Kalau misal itu ada, terlihat pasti. Gede banget itu, satu per tiga dari APBN,” ujarnya.
Baca Juga: Sri Mulyani: Transisi Energi Butuh Dana Rp3.500 Triliun
Terkait data tersebut, dia pun mengarahkan untuk menanyakan langsung kepada pihak Kemendagri. Senada dengan Ikmal, Deputi Bidang Pengendalian Pengadaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Imam Suyudi meminta untuk menanyakan langsung kepada Kemendagri.
“Coba tanyakan ke beliau [Suhajar Diantoro], maksudnya terhambat karena belum ada perizinan dasar seperti KKPR dan PBG atau apa ya,” kata Imam kepada Bisnis, Selasa (13/12/2022).
Hingga berita ini ditayangkan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro belum memberikan jawaban terkait investasi macet senilai Rp1.000 triliun.
Baca Juga: Diluncurkan, Lembaga Independen Cosmos Siap Tingkatkan Daya Saing UKM
Sebelumnya, Suhajar Diantoro menyebut terdapat Rp1.000 triliun investasi yang macet, lantaran menunggu perizinan untuk masuk ke Indonesia.
“Tim investasi Presiden Joko Widodo menghitung jumlah investasi Indonesia, ternyata ada sekitar Rp1.000 triliun investasi yang tertunda untuk masuk ke Indonesia disebabkan oleh menunggu diizinkan masuk atau tidak,” kata Suhajar, mengutip laman resmi Kemendagri, Jumat (16/12/2022).
Hal tersebut disampaikan Suhajar saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Monitoring Percepatan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 dan Pengendalian Inflasi serta P3DN pada Pemda di Batam, Kepulauan Riau.
Baca Juga: Erick Thohir Bertemu Menkeu Qatar, Bahas Ekonomi hingga Promosi Batik
Suhajar menyampaikan, alasan macetnya investasi senilai Rp1.000 triliun lantaran para investor menunggu perizinan untuk masuk ke Indonesia.
Oleh karena itu, dia mendorong pemda untuk mempermudah investasi yang akan masuk ke daerahnya. Sebab, investasi berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pemda harus mempermudah investasi yang masuk ke daerahnya,” tegasnya. Apalagi, pascapandemi Covid-19, meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting guna menjaga stabilitas keuangan dalam negeri. Selain itu, salah satu cara untuk meningkatkan peredaran uang di masyarakat adalah dengan memperbanyak investasi di daerah.
“Tidak lupa peran dari swasta yang harus menopang lebih besar perekonomian dan menggerakkan produksi hasil barang dan jasa,” tambahnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
