Solopos.com, SOLO — Adanya kebijakan Bank Indonesia (BI) melanjutkan pelonggaran ketentuan uang muka atau down payment (DP) kredit atau pembiayaan properti dan kendaraan bermotor menjadi nol persen, secara khusus diprediksi mampu mengurangi backlog (kekurangan atau kebutuhan) rumah yang masih cukup tinggi secara Nasional.
Hal ini diungkapkan oleh Badan Pengelola Usaha (BPU) Universitas Sebelas Maret (UNS) dan juga Pengamat properti Solo, Ariyanto Adhi Nugroho, kepada Solopos, Kamis (19/1/2023).
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
“Harapannya masyarakat bisa melakukan pemenuhan kebutuhan perumahan, mengingat backlog perumahan relatif masih besar secara Nasional,” tambah Ariyanto.
Dikutip dari laman Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) backlog dari prespektif kepenghunian dihitung dengan mengacu pada konsep perhitungan ideal.
Hitungannya yakni satu keluarga menghuni satu rumah.
Backlog Kepemilikan bisa dihitung berdasarkan angka kepemilikan rumah dibagi persentase rumah tangga (ruta) yang menempati rumah milik sendiri. Sumber data dasar yang digunakan dalam perhitungan ini adalah bersumber dari data BPS (Badan Pusat Statistik).
Solopos.com kemudian mencoba melakukan perhitungan sederhana untuk mengetahui jumlah backlog di Soloraya, mulai dari Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Solo.
Hasilnya, ada temuan yang menarik, bahwa dalam kurun waktu 2020-2021 jumlah backlog berbanding lurus dengan persentase kepemilikan rumah oleh rumah tangga.
Hasilnya, Kota Solo menempati peringkat pertama dengan jumlah backlog terbanyak pada tahun 2020 dan 2021. Sebanyak 60.000 rumah tangga di Kota Solo tidak memiliki rumah sendiri.
Menariknya yakni backlog di Kabupaten Wonogiri jumlahnya terendah se-Soloraya.
Tetapi, fakta menunjukkan di Wonogiri terjadi peningkatan jumlah backlog perumahan dari 2020 sebanyak 7.643 keluarga menjadi 11.656 keluarga pada 2021.
Sedangkan di Kabupaten Boyolali mengalami penurunan angka kekurangan rumah layak pada tahun 2021. Kabupaten Boyolali menjadi daerah dengan backlog terendah kedua setelah Kabupaten Wonogiri.
Meski angkanya tinggi, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar, menjadi dua daerah dengan penurunan backlog tercepat.
Data menunjukkan Kabupaten Karanganyar memiliki angka kekurangan rumah layak sebanyak 52.158 keluarga pada 2020, kemudian turun menjadi 39.765 pada tahun 2021.
Sedangkan di Kabupaten Sukoharjo angka backlog atau kekurangan rumah sebanyak 54.970 pada tahun 2020 menjadi 45.531 pada tahun 2021.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
