Solopos.com, SOLO — Himpunan Mitra Produksi Organik (Himpo) Indonesia menyambut baik kebijakan pemerintah memberikan subsidi pupuk organik setelah dua tahun tidak diberikan.
Ketua Himpo Indonesia, Muhammad Parto, mengatakan setelah pemerintah memberi sinyal subsidi pupuk organik, mereka berkomitmen menciptakan produksi pupuk organik yang berkualitas tinggi.
Promosi Sistem E-Katalog Terbaru LKPP Meluncur, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran
“Artinya sesuai dengan harapan ya, kami ingin setiap anggota memproduksi pupuk sesuai standar, sehingga harus mengikuti aturan-aturan yang ada di AD/ART kami,” papar Parto saat ditemui Solopos.com dalam musyawarah nasional (MUNAS) Himpo Indonesia di Solia Zigna Kampung Batik, Kamis (6/7/2023).
Parto meneruskan subsidi pupuk organik merupakan salah satu perjuangan Himpo karena kondisi cukup sulit setelah subsidi dicabut. Menurut dia, pencabutan subsidi dapat membuat pegawai mitra organik terancam kehilangan pekerjaannya.
Program kerja yang diusulkan Himpo adalah kolaborasi dengan Pupuk Indonesia, sehingga mitra organik dapat memproduksi pupuk organik dan selanjutnya dikemas dengan nama Pupuk Indonesia.
Parto berpendapat sebagian besar mitra produksi adalah pelaku UKM dan UMKM, sehingga perlu peran negara untuk membina usaha mereka.
Jika mitra organik perlu mengikuti aturan standar kualitas pupuk dari Pupuk Indonesia sampai perlu otomatisasi tetapi tidak ada subsidi, modal akan rentan macet karena mayoritas akan mendapat modal dari pinjaman bank.
Namun, Parto mengaku secara kuantitas mitra organik mampu memproduksi 100% sesuai permintaan dari pemerintah.
Saat ini, penerapan standar kualitas pupuk organik menjadi penting karena tidak semua bahan organik adalah pupuk organik berstandar. Standar menentukan spesifikasi yang menentukan produk organik untuk dipakai petani.
Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo mengatakan Himpo merupakan mitra Pupuk Indonesia.
Kini dengan sinyal subsidi pupuk organik, Pupuk Indonesia bersama Himpo bersemangat memproduksi pupuk organik berkualitas untuk memenuhi kebutuhan nasional.
“Ini komitmen kami, kita tahu bahan baku pupuk organik dari kotoran hewan, ayam, dan limbah-limbah pertanian. Itu sebabnya kami akan melakukan pendampingan produksi agar hasilnya terstandar. Nanti kami hadir bersama Kementerian Pertanian sebagai instrumen standarisasi pupuk,” papar Dwi kepada Solopos.com.
Standarisasi dan pendampingan diharapkan bisa mengejar otomatisasi produksi pupuk organik di Indonesia.
Menurut Dwi, pupuk organik berkualitas semakin diperlukan untuk mengembalikan kesuburan tanah-tanah di Indonesia dan konsumen tidak dirugikan.
Dwi meneruskan pupuk organik mampu mengembalikan unsur hara terutama C-organik tanah. Saat ini kadar C-organik tanah-tanah di Indonesia sudah banyak yang di bawah 2% sedangkan kadar ideal minimum 5%.
Di sisi lain, penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan dan budidaya tanaman yang intensif membuat tanah semakin miskin unsur hara. Sementara upaya mengembalikan C-organik ke tanah semakin minimal.
Dwi mewanti-wanti, tanah yang miskin unsur hara lama kelamaan bisa menjadi tanah berpasir yang tidak bisa ditanami lagi.
Selain itu, pupuk organik tidak terstandar tanpa daftar spesifikasi kandungan rentan mengandung banyak benih gulma (tanaman pengganggu) dan parasit yang dapat menyerang tanaman budidaya.
Menurut dia, serapan pupuk organik paling tinggi di Indonesia pernah mencapai 700.000, tetapi kapasitas Pupuk Indonesia bisa mencapai 1 juta. Sementara itu realisasi serapan semester 2 2023 sebesar 400.000.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
