Bisnis
Senin, 6 November 2023 - 16:29 WIB

Kabar Baik! Penyaluran Bansos Beras Diperpanjang hingga Juni 2024

Newswire  /  Muh Khodiq Duhri  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Pegawai Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Boyolali mengecek beras untuk bantuan sosial di gudang Bulog, Sukoharjo, Rabu (13/9/2023). (Istimewa/DKP Boyolali)

Solopos.com, JAKARTA – Pemerintah memutuskan memperpanjang masa penyaluran bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram hingga Juni 2024. Sebelumnya, direncanakan penyaluran bantuan beras berakhir pada November 2023.

“Tadi sudah diputuskan, harusnya bansos beras itu sampai September, Oktober, November, diperpanjang Desember, kemudian Januari, Februari, lanjut sampai kuartal kedua 2024, Maret, April, Mei, Juni,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dilansir Antara, Senin (6/11/2023).

Advertisement

Zulhas mengatakan salah satu pertimbangan pemerintah memperpanjang penyaluran bansos beras agar memperkuat intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga beras yang belum menurun setelah mengalami peningkatan drastis pada beberapa waktu lalu. “Akan terus diperpanjang mengingat harga beras yang masih terus, tapi belum turun. Oleh karena itu bantuan dilanjutkan,” kata Zulhas. Bantuan beras 10 kg itu akan diberikan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Adapun saat ini, stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog mencapai 1.442.945 ton per 2 November 2023 dengan realisasi penyaluran bantuan pangan sebesar 94,95 persen pada bulan September dan 94,89 persen bulan Oktober, serta 18,45 persen bulan November 2023.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kesempatan sebelumnya, Bulog siap meningkatkan ketersediaan cadangan beras. Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk dapat segera melunasi utang kepada Perum Bulog sebesar Rp16 triliun dalam rangka pengadaan beras.

Advertisement

Airlangga merinci Bulog memiliki kebutuhan tambahan anggaran, yakni untuk impor beras tahap pertama Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp8,4 triliun dan biaya distribusi Rp2,8 triliun. “Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp16 triliun,” kata Airlangga.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif