Solopos.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, realisasi impor beras melalui Perum Bulog tidak sampai 5 persen dari total kebutuhan beras nasional.
Saat mengunjungi Kompleks Pergudangan Bulog Laende di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (13/5/2024), Presiden menjelaskan impor beras harus dilakukan demi menjaga harga beras yang stabil di tingkat konsumen.
Promosi Perluas Akses Kehidupan Desa, Telkom Rekonstruksi Jembatan Gantung di Sukabumi
“Enggak ada lima persen kita harus impor. Ada yang dari Vietnam, Thailand, ada yang darimana Pak? Kamboja, Pakistan, harus impor dari sana. Karena penduduk kita ini sekarang 280 juta orang, semuanya ingin. Nah itu tidak mudah,” kata Presiden Jokowi berdasarkan rekaman suara yang diterima di Jakarta, Senin.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden memastikan ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan nasional, sekaligus menyalurkan bantuan cadangan pangan kepada keluarga penerima manfaat.
Kepala Negara memastikan penyaluran bantuan beras 10 kilogram setiap bulan untuk keluarga penerima manfaat akan terus berlanjut hingga Juni, dan diharapkan dapat diperpanjang hingga Desember, tergantung ketersediaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).
Presiden menjelaskan inisiatif bantuan beras ini merupakan respons pemerintah terhadap kenaikan harga beras yang terjadi akibat inflasi pangan global.
Namun demikian, harga beras di Indonesia patut disyukuri mengingat ada negara lain yang mengalami kenaikan beras hingga 50 persen.
Di sisi lain, Presiden mengakui bahwa menjaga harga beras di Indonesia adalah tugas yang tidak mudah karena harus mempertimbangkan kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi konsumen.
“Kita jaga harga beras itu enggak gampang. Kalau tinggi masyarakat pasti, ibu-ibu pasti [protes], tapi petani seneng, karena harganya naik tinggi gitu lho. Tapi kalau harga bisa saja kita tekan, impor banyak biar harga jadi murah, tapi petani ini rugi,” kata Presiden.
Oleh karena itu, distribusi beras 10 kilogram ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga.
Adapun sejauh ini berdasarkan data terakhir pada awal Mei 2024, realisasi importasi beras mencapai 1,3 juta ton dari kuota total 3,6 juta ton.
Perum Bulog mencatat kebutuhan beras di Indonesia pada 2024 mencapai 31,2 juta ton, berdasarkan prognosa neraca pangan nasional periode Januari hingga Desember 2024 yang telah disusun oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Artinya, sejauh ini impor beras di Indonesia yang sudah direalisasikan baru mencapai 4,1 persen dari total kebutuhan di Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan program bantuan pangan berupa beras untuk periode pendistribusian Juli hingga Desember 2024, bergantung pada ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pernyataan itu dikemukakan Presiden Jokowi saat berdialog dengan masyarakat penerima manfaat di sela kunjungannya ke Komplek Pergudangan Bulog Manggis, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Kamis (4/4/2024).
“Nanti kita akan melihat lagi APBN, kalau anggarannya memungkinkan nanti diteruskan lagi sampai Desember. Tapi tidak janji, ya karena saya kan buka APBN dulu nanti bulan Juni, kalau dibuka, anggarannya memungkinkan akan diteruskan, tapi kalau tidak memungkinkan ya tidak. Saya ngomong apa adanya lho,” kata Jokowi dalam keterangannya melalui Sekretariat Presiden di Jakarta.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
