SOLOPOS.COM - Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) berbincang dengan peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8/2022). Dalam Rakornas tersebut Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan inflasi bisa berisiko lebih tinggi dari batas atas sasaran 3 persen, plus minus 1 persen hingga akhir tahun yang disebabkan oleh masih tingginya harga pangan dan energi global, gangguan cuaca, serta kesenjangan pasokan antarwaktu dan antardaerah. (Solopos.com/Antara)
Solopos.com, JAKARTA–Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan inflasi pada Juli 2022 masih tertahan di level 4,94% karena masih didukung alokasi subsidi yang diberikan pemerintah.
“Angka inflasi di 4,94% tadi masih didukung dengan ketidaknaikan, tidak naiknya harga BBM kita, Pertalite, Pertamax, solar, elpiji, listrik, itu bukan harga sebenarnya, bukan harga keekonomian itu, harga yang disubsidi pemerintah,” ujar Jokowi pada pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/8/2022).
Presiden menjelaskan bahwa Pemerintah memberikan subsidi energi senilai Rp502 triliun untuk menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berpotensi meningkatkan laju inflasi.
Sebelumnya, Presiden juga menyinggung bahwa secara keekonomian, harga Pertalite seharusnya sudah mencapai Rp17.100 per liter.
Namun, di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia, pemerintah masih mempertahankan harga Pertalite Rp7.650 per liter.
Di sisi lain, Presiden khawatir APBN tidak selalu kuat untuk mengalokasikan subsidi demi menjaga laju inflasi.
“Harga yang disubsidi pemerintah yang besarnya subsidinya Rp502 triliun, angkanya gede sekali. Ini yang harus kita tahu untuk menahan agar inflasi tidak tinggi, tapi apakah terus menerus APBN akan kuat,” kata Presiden.
Dalam sambutannya, Presiden juga menekankan bahwa tingkat inflasi Indonesia masih lebih terjaga dibandingkan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat yang mencapai 8,5%, Uni Eropa sebesar 8,9%, bahkan Turki sudah mencapai 79,6%.