SOLOPOS.COM - Pedagang bahan pokok (sembako) di Pasar Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, saat menata dagangannya, Rabu (21/12/2022). (Solopos.com-Adhik Kurniawan).

Solopos.com, SOLO– Pemerintah diminta mencermati peta daerah rawan pangan guna menjaga ketersediaan dan distribusi bahan pangan memasuki Ramadan.

Aksi penimbunan bahan pangan juga harus diantisipasi agar tak terjadi lonjakan kenaikan harga kebutuhan pokok yang berimplikasi pada naiknya inflasi daerah.

Promosi Telkom dan Scala Jepang Dorong Inovasi Pertanian demi Keberlanjutan Pangan

Pernyataan itu disampaikan Direktur Center of Econonmics and Laws Studies (CELIOS), Bhima Yudistira, kepada Espos, Kamis (16/3/2023).

Menurut Bhima, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus proaktif menahan laju inflasi volatile food atau bahan pangan bergejolak.

Kolaborasi TPID di setiap kabupaten/kota mutlak diperlukan guna memetakan daerah rawan pangan dan daerah surplus pangan.

“Misalnya, memetakan daerah mana yang surplus pangan untuk didistribusikan ke daerah yang kritis pangan. Ini tugas pemerintah melalui TPID yang dibentuk di setiap daerah,” ujar dia.

Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan dan jalur distribusi bahan pangan saat bulan puasa dan Lebaran.

Bisa juga dengan kebijakan subsidi angkutan pangan dengan mengintervensi di sejumlah lokasi dengan pengawasan yang ketat. Sehingga, harga bahan pangan saat Ramadan di tingkat konsumen lebih terjangkau.

Ada sejumlah komoditas pangan yang harus diperhatikan pemerintah guna mengantisipasi laju inflasi daerah. Yakni, beras, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, dan cabai.

“Jika rantai distribusi komoditas pangan pokok lancar maka bisa memenuhi tingginya permintaan dari masyarakat. Sehingga, tidak terjadi kenaikan harga komoditas pangan yang signifikan,” ujar dia.

Selain itu, Bhima juga menyoroti aksi penimbunan maupun pengoplosan produk pangan yang marak saat Ramadan.  Hal ini memicu kelangkaan bahan pangan di pasaran padahal tingkat permintaan barang sangat tinggi.

Karena itu, fungsi satgas pangan perlu diintensifkan selama periode Ramadan guna mengantisipasi aksi penimbunan dan pengoplosan produk pangan yang tak sesuai aturan.

“Praktik penimbunan dan pengoplosan produk pangan sangat merugikan masyarakat. Menjelang bulan puasa, biasanya sangat marak,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Solo, Totok Tavirijanto mengatakan kenaikan harga bahan pangan atau kebutuhan pokok saat Ramadan berpotensi mendorong inflasi saat periode Maret dan April.

Pekan pertama bulan puasa di akhir Maret. Sedangkan, tiga pekan lain di bulan puasa pada April mendatang.

Suplai dan distribusi komoditas pangan harus dipantau dan diawasi untuk menjamin ketersediaan bahan pangan di pasaran saat Ramadan. Totok memprediksi kenaikan tinggi harga bahan pangan berpengaruh terhadap laju inflasi pada April.

“Pengaruh besarnya pada April karena momen Lebaran di bulan tersebut. Pasokan dan jalur distribusi bahan pangan harus dipantau sampai ke pasar-pasar tradisional,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya