SOLOPOS.COM - Ilustrasi dampak perubahan iklim. (dlh.bulelengkab.go.id)
Solopos.com, JAKARTA — Dana Just Energy Transition Partnership atau JETP sebesar US$20 miliar atau setara dengan Rp300 triliun hingga kini tak kunjung cair. Apa sebenarnya JETP tersebut?
Wakil Direktur Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) untuk Indonesia Said Zaidansyah mengatakan bahwa JETP merupakan transaksi keuangan terbesar di dunia terkait pendanaan transisi energi.
JETP yang memiliki dana sebesar US$20 miliar (sekitar Rp300 triliun) tersebut merupakan komitmen dari International Partners Group (IPG) yang terdiri negara anggota kelompok G7, Norwegia, dan Denmark untuk Indonesia.
“International Partners Group (IPG), Norwegia, dan Denmark memberikan komitmen pembiayaan US$20 miliar kepada Indonesia untuk bisa mencapai beberapa target, misalnya 34 persen energi bersih di tahun 2030,” kata Said Zaidansyah dalam Indonesia Net-Zero Summit 2023 di Jakarta, Sabtu (24/6/2023) seperti dilansir Antara.
“International Partners Group (IPG), Norwegia, dan Denmark memberikan komitmen pembiayaan US$20 miliar kepada Indonesia untuk bisa mencapai beberapa target, misalnya 34 persen energi bersih di tahun 2030,” kata Said Zaidansyah dalam Indonesia Net-Zero Summit 2023 di Jakarta, Sabtu (24/6/2023) seperti dilansir Antara.
Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 adalah konferensi iklim tahunan yang diadakan oleh Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) sebagai ruang pertemuan bersama bagi menteri, pejabat, diplomat, aktivis, musisi, selebriti, pemuda, masyarakat sipil dan kalangan lainnya untuk membicarakan isu iklim khususnya di Indonesia.
Said mengatakan bahwa pada 16 Agustus akan diluncurkan Kebijakan Investasi Bank Komprehensif (Comprehensive Investment Policy of Bank/CIPB) yang akan menentukan lingkup dari JETP.
“Oleh karena itu, ADB diminta oleh anggota IPG dan Pemerintah Indonesia untuk memberikan dukungan kelembagaan dan kapasitas implementasi kepada Sekretariat JETP,” kata Said.
ADB adalah lembaga multilateral yang dimiliki oleh beberapa negara dan Indonesia adalah pemegang saham ADB terbesar keenam.
Said juga mengatakan bahwa ADB menjalankan komitmen sebagai mitra iklim di Asia Pasifik dengan menyiapkan dana ratusan juta dolar AS untuk transaksi yang berkaitan dengan iklim sampai 2030.
“Kita juga bisa menjadi salah satu penggerak pertama untuk transisi energi di Indonesia,” ujar Said, menambahkan bahwa ADB menjalin kerja sama dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina pada 3 November 2021 di COP 26.
Said menyebutkan bahwa kerja sama ADB dengan pemerintah Indonesia menjadi awal mula untuk menciptakan platform negara untuk Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM).
“Kerja sama tersebut menjadi permulaan kerja sama ADB dengan pemerintah untuk menciptakan ETM Country Platform di mana PT SMI (PT Sarana Multi Infrastruktur) adalah Country Manager-nya,” kata Said.
Said menyatakan bahwa ADB juga berusaha menjadi katalisator dalam pembiayaan terkait dengan iklim.
“Misalnya satu dolar yang masuk itu bisa mengatalisasi pendanaan dari berbagai pihak, dan kita memiliki beberapa skema untuk itu,” ujar Said.
Saat ini ADB sedang membuat skema baru bernama Pembiayaan Inovatif untuk Iklim di Asia Pasifik (Innovative Financing for Climate in Asia Pasific/IFCAP).
“Kita mencoba meminta pendanaan dari berbagai donor, dimana nanti kita bisa memberikan jaminan terhadap satu proyek dimana IFCAP akan memberikan garansi bahwa dari setiap dolar yang digaransi itu diharapkan bisa mendapatkan pendanaan dari pihak lain sekitar 4-5 dolar,” jelas Said.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan pun angkat bicara terkait hal itu. Luhut menyampaikan, sejauh ini dari pihak Indonesia sendiri tak ada kendala, bahkan program-program yang berkaitan dengan transisi energi sudah dipersiapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves.
“Kendalanya? Tanya mereka. Kalau dari kita enggak ada kendala, kita semua siap,” kata Luhut saat ditemui di Djakarta Theater, Sabtu (24/6/2023).
Luhut sebelumnya sempat geram seusai berkunjung ke Washington, D.C pada Mei 2023. Bukan tanpa sebab, Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu geram lantaran komitmen pendanaan transisi energi yang disampaikan Amerika Serikat dan Jepang bersama rekanan lainnya sebesar UIS$20 miliar pada saat KTT G20 di Bali pada November 2022 belum jelas.
“Waktu saya ke Washington bulan lalu, kita paparin mereka bilang ya, terus saya bilang where is the money? Ao ao ngomong doang,” kata Luhut, Selasa (9/5/2023).