SOLOPOS.COM - Tangkap layar Webinar Outlook Sektoral 2023: Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan, yang digelar Solopos Media Group (SMG) didukung Epson, Taman Rekreasi Saloka, Prima Food, dan Phapros, Selasa (7/2/2023). (Solopos.com)
Solopos.com, SOLO — Badan Pangan Nasional terus melakukan sejumlah upaya untuk mendukung stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan.
Tahun ini Badan Pangan Nasional juga akan memperkuat food hub di setiap provinsi untuk memperlancar distribusi komoditas pangan.
Hal tersebut disampaikan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan badan Pangan Nasional, Rachmi Widiriani, dalam Webinar Outlook Sektoral 2023: Momentum Wujudkan Kemandirian Pangan, yang digelar Solopos Media Group (SMG) didukung Epson, Taman Rekreasi Saloka, Prima Food, dan Phapros, Selasa (7/2/2023).
“Kami di 2023 ini mulai memperkuat food hub dengan melibatkan pemerintah provinsi untuk menghidupkan kembali hub distribusi. Tujuannya untuk lebih mempercepat penyaluran berbagai produk pangan,” kata dia dalam acara yang disiarkan di YouTube Espos Live tersebut, Selasa.
Selain itu, Badan Pangan Nasional juga memiliki kebijakan dan strategi, dalam rangka medukung stabisilasi pasokan dan harga.
Disebutkan, saat ini Badan Pangan Nasional memantau di 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, dipantau di diupdarte setiap hari. Baik harga di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen.
“Saat ini yang menjadi perhatian kita bersama adalah beras, minyak goreng dan ada sedikit kenaikan di gula. Kami akan perhatikan terus,” lanjut dia.
Badan Pangan Nasional akan bekerja sama dengan BUMN Pangan, baik Bulog maupun ID Food Group, serta dengan para asosiasi pengelola pangan.
Tujuannya adalah bersama-sama mendistribusikan bahan pangan ke wilayah-wilayah yang terindikasi mengalami kenaikan harga untuk komoditas tertentu.
Enam kebijakan pangan juga akan dijalankan. Di antaranya adalah pengelolaan cadangan pangan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan, pelaksanaan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga, serta penguatan sistem logistik pangan.
Ada pula kebijakan pengendalian pengentasan wilayah rentan rawan pangan dan gizi, pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan potensi pangan lokal serta pengawasan dan penjaminan mutu dan keamanan pangan.