Jaga Ketahanan Energi Nasional, Pemerintah Berencana Stop Ekspor Listrik EBT

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia buka-bukan soal langkah pemerintah yang berencana menghentikan ekspor listrik dengan energi baru terbarukan atau EBT.

Hal itu disampaikan Bahlil dalam acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2023, Rabu (1/2/2023). Menurutnya, langkah penghentian ekspor EBT bertujuan untuk menjaga ketahanan energi di Indonesia.

Promosi Telkom dan Scala Jepang Dorong Inovasi Pertanian demi Keberlanjutan Pangan

“Indonesia tahun 2025, minimal 25 persen dari total pemakaian energinya harus menggunakan energi baru terbarukan. Kalau negara kita aja belum cukup, ngapain ekspor? Kita optimalkan penggunaan energi baru terbarukan di dalam negeri,” ujar Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga menyampaikan tahun ini pemerintah Indonesia masih terus melanjutkan upaya percepatan hilirisasi dengan menghentikan ekspor komoditas primer yaitu bauksit dan akan dilanjutkan dengan penghentian ekspor timah. Dia menyatakan Indonesia terus bergerak ke arah industri yang ramah lingkungan.

Ke depannya, investasi akan didorong pada sektor hilirisasi sesuai dengan dengan arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. “Sesuai arahan Bapak Presiden, kita harus terus maju. Apabila dibawa ke WTO [World Trade Organization] kita bisa ajukan banding. Jangan pernah mau didikte negara manapun. Kita mulai stop ekspor bauksit dan selanjutnya ke sektor timah dan gas,” pungkasnya. Bahlil menambahkan pemerintah akan membangun ekosistem untuk methanol, soda gas, blue ammonia di Papua Barat.

Hal tersebut, lanjutnya, tengah menjadi fokus pemerintah saat ini. Dalam acara itu, Bahlil turut menyindir para bankir, yang dinilai sulit mengucurkan pembiayaan untuk pembangunan smelter. Menurutnya, investasi hilirisasi memiliki peluang bagus untuk dibiayai perbankan.

Hal ini seiring dengan misi pemerintah yang berfokus pada hilirisasi guna mendorong nilai tambah di dalam negeri, termasuk lewat pembangunan smelter dan ekosistem industri hilir lainnya. “Khusus untuk perbankan, ini peluangnya sudah bagus. Barang ini sudah bagus cuma kalau kreditnya minta ampun lamanya dan belum tentu juga dikasih. Ini aku jujur saja, smelter ini asing yang paling banyak,” ujarnya.

Dia mengemukakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebanyak 80 persen dimiliki warga Indonesia. Akan tetapi, sebanyak 90 persen smelter di Indonesia untuk nikel dikuasai oleh asing. “Kenapa? Karena pembiayaannya dari luar negeri lebih bagus. Ekuitas itu paling cuma 10 persen. Di Indonesia, mohon maaf abang-abang saya dari Bank Himbara atau bank-bank lain, sudah ekuitasnya gede belum tentu juga keluar barang itu,” pungkasnya. Oleh karena itu, Bahlil menyatakan bahwa dibutuhkan kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan lembaga jasa keuangan untuk mendorong pembangunan smelter di dalam negeri.