Solopos.com, JAKARTA – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejumlah perbankan tengah menjadi sorotan usai adanya permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin terus memacu pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar naik kelas.
Jokowi sendiri mengungkapkan pendanaan KUR yang disediakan pemerintah pada tahun ini mencapai Rp460 triliun dengan bunga dipatok sebesar 6 persen saja. “KUR maksimal hanya di angka Rp500 juta. Hanya problemnya perlu disosialisasikan agar kuota Rp460 triliun ini dihabiskan karena bunganya hanya 6 persen, tetapi betul-betul hanya untuk UMKM,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Tahun 2023, di ICE BSD Tangerang, Kamis (31/8/2023).
Promosi Layanan Internet Starlink Elon Musk Kantongi Izin Beroperasi, Ini Kata Telkom
Saat Presiden Jokowi ingin peningkatan penyaluran, di lapangan kondisi sebaliknya tengah terjadi. Penyaluran KUR terkini di sejumlah bank pelat merah mengalami penurunan seiring belum tuntasnya regulasi dari pemerintah. Meskipun demikian, masing masing bank melakukan inovasi dengan memacu kredit usaha rakyat (KUR).
Di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) atau BRI misalnya. Tercatat, pencairan KUR turun secara signifikan ke level 31,9 persen pada Juni 2023 dari level 70,9 persen pada Juni 2022. Lalu, outstanding pinjaman untuk program KUR secara bank only turun dari Rp225,4 triliun pada Juni 2022 menjadi Rp219,8 triliun pada Juni 2023. Sementara itu, total peminjam mencapai 10,6 juta pada semester I/2023 dari periode yang sama tahun lalu yaitu 9,6 juta.
Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan kondisi ini karena belum adanya dudukan alias payung regulasi terbaru terkait penyaluran KUR. “KUR di 2023 ini belum ada. Karena kami saat ini masih nunggu ketentuannya. Tapi, di tengah jeda penyaluran KUR, ternyata penyaluran kredit mikro kita mampu menyentuh 11 persen dan porsinya hampir 50 persen,” ujar Sunarso menjelaskan langkah yang diambil BRI.
BRI memang menunggu penyesuaian Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang ditetapkan pada 25 Januari 2023. Regulasi ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
Dalam aturan terbaru, penyaluran KUR ditetapkan dalam sejumlah ketentuan yakni pertama, calon peminjam belum pernah memiliki pinjaman komersial sebelumnya. Kedua, terdapat batasan-batasan dalam menerima KUR berdasarkan sektor prioritas dan sektor lainnya. Tarif bunga yang dikenakan kepada para peminjam juga diatur dalam regulasi ini. Untuk KUR Super Mikro, tarif bunga yang diterapkan adalah 3 persen.
Kondisi pararel terjadi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) yang mencatatkan penyaluran KUR senilai Rp48,6 triliun pada akhir Juni 2023, angka ini turun 0,8 persen dari yang sebelumnya Rp49 triliun, pada Juni 2022. “[Kami] memiliki niat untuk terus melakukan ekspansi, tetapi kami akan melakukannya secara selektif. Ketidakpastian mengenai subsidi KUR memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan,” tulis manajemen dalam Briefing Analyst.
Di sisi lain PT Bank Mandiri Tbk. (Persero) Tbk. (BMRI) jumlah total pinjaman mikro yang mendapat subsidi (KUR) adalah sebesar Rp59,3 triliun pada Juni 2022 meningkat menjadi menjadi Rp59,8 triliun pada Juni 2023. Di mana, 4,62 triliun rupiah untuk sektor pertanian dan Rp28 miliar untuk sektor perikanan.
SVP Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menyebut penurunan yang terjadi di hampir seluruh bank berpelat merah lantaran turut menimbang rencana adanya aturan kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit UMKM yang bermasalah. Kondisi ini lah menurut dia membuat perusahaan BUMN menunggu detail teknis lebih lanjut.
BTN Baru Mulai PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menyebutkan pihaknya juga telah menyalurkan KUR. Meski tak memberikan komentar lebih lanjut, akan tetapi Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan KUR yang terealisasi baru Rp1 triliun pada akhir Juni 2023.
“Nilai KUR kita kecil, alasannya karena baru mulai. Padahal, rencananya Rp3 triliun. Namun, perumahan kencang ya. Bahkan, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) terbilang kecil hanya 2 persenan, karena ada penjaminan,” ujarnya pada awak media usai agenda akad KPR Massal di Tangerang beberapa waktu lalu Tercatat, BTN telah menyalurkan kredit Rp307,66 triliun sepanjang paruh pertama 2023 atau semester I/2023. Nilai kredit bank tumbuh 7,52 persen yoy.
Beralih dari bank pelat merah, bank jumbo swasta yakni BCA sendiri senantiasa berkomitmen untuk turut serta dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Saat ini, khusus untuk KUR dengan nilai di bawah Rp100 juta, pengajuannya dapat dilakukan tanpa agunan. Target penyaluran KUR BCA adalah sebesar Rp1 triliun pada 2023. Namun, sesuai arahan Pemerintah, bank penyalur KUR dapat melakukan penyesuaian target seiring dengan target nasional mengalami penurunan per Agustus 2023 ini.
Ke depan, BCA berkomitmen untuk mengoptimalkan channel penyaluran di bank, digitalisasi, serta optimalisasi rantai pasok buyer atau mitra. BCA terus mengembangkan infrastruktur penyaluran KUR dengan adanya webform pengajuan KUR, end to end pengolahan KUR Tanpa Agunan via platform digital, serta otomasi beberapa laporan serta data untuk internal dan eksternal.
Target Dipangkas 50 Persen Sebagai informasi, menyinggung terkait penyesuaian target nasional yang paparkan Eva, memang kini Pemerintah mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) baru mencapai Rp126,6 triliun per semester I/2023.
Realisasi tersebut mencapai 57 persen bila dibandingkan dengan target tahun ini sebesar Rp297 triliun. Padahal, pada Juli lalu target KUR telah dipangkas sebesar 50 persen dari semula Rp450 triliun. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartanto optimistis target penyaluran KUR sebesar Rp297 triliun itu bisa tercapai karena sudah tidak ada lagi batasan untuk akses pembiayaan bagi UMKM.
“Diharapkan melalui penyesuaian target tersebut, penyaluran KUR menjadi lebih berkualitas tanpa membatasi akses pembiayaan bagi UMKM yang belum mendapatkan akses pembiayaan formal,” tuturnya di Jakarta, Kamis (10/8/2023). Tidak hanya target KUR 2023, Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR juga ikut direvisi. Pemerintah menargetkan penyaluran KUR saat ini bisa semakin kredibel dan tepat sasaran, sehingga target penyaluran KUR sebesar Rp297 triliun pada 2023 kepada debitur ini bisa terealisasikan.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Kondisi Program KUR di Tengah Rencana Presiden Jokowi Pacu Kredit UMKM.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
