SOLOPOS.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sambutan terkait pembiayaan transisi energi di sela pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (29/3/2023) (ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/am)
Solopos.com, JAKARTA — Investor swasta melirik pembiayaan mekanisme transisi energi di Indonesia untuk mendukung emisi nol karbon.
“Banyak dana investasi sektor swasta, mereka tertarik untuk membiayai transisi energi di Indonesia,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam seminar pembiayaan transisi ASEAN di sela pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN di Nusa Dua, Bali, seperti dilansir Antara, Rabu (29/3/2023).
Ia belum membeberkan lebih spesifik investor swasta yang tertarik berinvestasi dalam transisi energi di Indonesia. Meski begitu, ia menginginkan agar sektor swasta itu optimal dalam memberikan pembiayaan dalam dua mekanisme transisi energi (ETM) Indonesia.
Ada pun dua skema ETM itu yakni fasilitas pengurangan emisi yakni skema pensiun dini memanfaatkan pembangkit listrik bertenaga batu bara. Skema kedua yakni fasilitas energi bersih dengan menginvestasikan pembangunan fasilitas energi ramah lingkungan.
“Jika hanya berinvestasi di bagian energi baru tanpa menangani pensiun dini [pembangkit] batu bara, itu tidak akan membantu,” ucapnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan Indonesia menempatkan prioritas tertinggi untuk transisi energi menuju lebih bersih. Meskipun ia mengakui transisi energi menghasilkan cara yang kompleks dan tidak mudah karena hampir 60 persen sektor pembangkit listrik di Tanah Air disokong menggunakan batu bara.
Di satu sisi, ekonomi harus terus bertumbuh dengan memastikan ketersediaan energi dan harga yang terjangkau. Pada saat yang sama, Indonesia harus memenuhi komitmen mengurangi emisi CO2 sesuai kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau Nationally Determined Contribution/NDC.
Ada pun target pemerintah untuk emisi nol dalam NDC pada 2060 masih sama dengan target 2030 yakni sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional. Untuk menghadapi tantangan itu, Sri Mulyani, mengungkapkan pihaknya menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak salah satunya Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB).
“Decommisioning pembangkit listrik tenaga batu bara yang pensiun adalah salah satu langkah penting sebagai bagian transisi kami menuju ekonomi berbasis energi rendah karbon,” imbuhnya.
Sebelumnya, pada pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Bali, pada November 2022, Indonesia mendapatkan komitmen pembiayaan sebesar 20 miliar dolar AS untuk proyek energi bersih. Sebagai tindak lanjut pembiayaan itu, pemerintah telah membentuk tim kerja Just Energy Transition Partnership (JETP) yang akan merealisasikan kerja sama transisi energi.