SOLOPOS.COM - Ilustrasi pelayanan di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Antara/Akhmad Nazaruddin Lathif)
Solopos.com, SOLO — Mata nanar pria paruh baya itu menunjukkan kegelisahan di depan pintu poliklinik anak-anak sebuah rumah sakit swasta di Solo.
“Hari ini anak saya harus ganti dokter karena anak saya sudah berusia 23 tahun bukan anak-anak lagi,” ujarnya. Dia pun menceritakan kisah sedih anaknya yang sering mengalami sakit panas hingga tak sadarkan diri sejak berusia 4 bulan.
Gejala itu sering muncul hingga anaknya pun butuh pengobatan berkala untuk mengatasi penyakitnya tersebut. Paling tidak setiap bulan dia harus mengajak anaknya untuk kontrol ke rumah sakit untuk periksa dan mendapatkan obat-obatan khusus dari dokter. Namun bebannya terasa ringan karena anaknya sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan.
“Kalau tidak ada BPJS Kesehatan saya tidak tahu nasib anak saya seperti apa,” ujarnya.
Manfaat layanan BPJS Kesehatan telah banyak dirasakan para peserta termasuk warga Solo Baru, Sukoharjo, Nunuk Sawitri, 50. Dia mengaku senang bisa membeli kacamata baru dengan subsidi dari BPJS Kesehatan.
“Prosedurnya memang sedikit panjang dan prosesnya juga cukup lama sekitar dua minggu. Tapi nggak apa-apa. Lumayan dapat bantuan Rp200.000 untuk beli kaca mata baru,” ujar Nunuk kepada Solopos.com belum lama ini.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Cek Implementasi Aplikasi Mobile JKN di 2 RS Klaten
Melansir dari situs BPJS Kesehatan, pelayanan yang dapat ditanggung BPJS Kesehatan mulai dari puskesmas atau yang setara, praktik dokter, dan dokter gigi. Selain itu, klinik pratama atau yang setara termasuk fasilitas Kesehatan tingkat pertama milik TNI/Polri dan rumah sakit kelas D pratama juga memberikan pelayanan bagi pemegang BPJS.
Sedikitnya ada 144 jenis penyakit yang dapat ditanggaung BPJS, termasuk kejang demam, tetanus, HIV AIDS tanpa komplikasi, tension headache, migren, insomnia, influenza, keracunan makanan, bahkan mabuk perjalanan. BPJS Kesehatan tampaknya terus berkembang dan berinovasi dalam menjaring dan memberikan pelayanan kepada peserta.
Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Bappenas, Muhammad Cholifihani mengapresiasi perkembangan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan yang dinilainya selalu sukses melampaui target yang ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dari waktu ke waktu.
“Tahun 2021, cakupan kepesertaan Program JKN mencapai 86,9% penduduk Indonesia, melebihi target RPJMN yakni sebesar 85%. Kemudian tahun ini, per Mei 2022 cakupannya sudah 88,6% dari total populasi Indonesia, sudah melewati target RPJMN tahun 2022 yaitu 87%. Konsisitensi progresnya dari tahun ke tahun menggembirakan. Semoga target RPJMN 2024 di mana 98% penduduk Indonesia terlindungi Program JKN, bisa terpenuhi. Namun tentu di sisi lain, edukasi dan sosialisasi masih jadi tugas besar kita karena masih ada sebagian masyarakat yang belum paham mengenai konsep Program JKN,” katanya.
Baca Juga: Bersalin Pakai Fasilitas BPJS Kesehatan, Begini Syarat dan Prosedurnya
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan, pertumbuhan peserta JKN yang telah mencapai 241,7 juta jiwa per 30 Juni 2022, harus selaras dengan peningkatan akses layanan kesehatan, baik dari sisi kemudahan maupun ketersediaannya. Upaya kolektibilitas iuran pun agar finansial Program JKN tetap kokoh membiaya pelayanan kesehatan pesertanya.
“Di WHO ada istilah effective coverage, artinya mereka yang tercakup jaminan kesehatan bisa memanfaatkan pelayanan dengan baik. Untuk menjaga kesinambungan Program JKN ini, tentu tidak bisa dilakukan oleh BPJS Kesehatan sendiri. Dibutuhkan kerja sama yang solid dengan Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan seluruh stakeholders terkait lainnya, termasuk dari masyarakat,” ujar Ghufron seperti dikutip dari laman resmi bpjs-kesehatan.go.id.
Ghufron mengungkapkan, inovasi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peningkatan mutu dan penyelenggaraan JKN. Oleh karena itu, secara rutin BPJS Kesehatan juga melakukan kajian, riset, uji coba, dan pengembangan di berbagai sektor untuk memetakan kebutuhan stakeholders.
Ia juga berharap, semua gagasan dan masukan yang disampaikan stakeholders JKN dalam kegiatan BPJS Kesehatan Mendengar Tahun 2022 diharapkan mampu membantu jajaran manajemen BPJS Kesehatan meracik rencana strategis yang tepat dalam menyelenggarakan Program JKN ke depan. Salah satu inovasi yang terus disosialisasikan adalah MobileJKN.
Baca Juga: Telat Bayar Iuran BPJS Kesehatan, Begini Cara Hitung Dendanya
Dalam keterangan tertulis, Kepala Cabang BPJS Cabang Surakarta, Yessi Kumalasari menjelaskan berbagai layanan dan informasi pada aplikasi Mobile JKN antara lain informasi soal premi, daftar obat-obat yang ditanggung BPJS, jadwal tindakan operasi bagi peserta, ketersediaan tempat tidur, konsultasi dokter, hingga skrining mandiri Covid-19. Fitur terbaru ini untuk memberikan panduan bagi peserta dalam memantau kondisi kesehatannya dengan melihat gejala- gejala penularan Covid-19.
Yessi Kumalasari, menyatakan Program Rehab merupakan program yang memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan BP yang memiliki tunggakan iuran untuk dapat melakukan pembayaran iuran secara bertahap.
Beragam pencapaian dan inovasi yang telah dicapai BPJS Kesehatan memang patut diapresiasi, namun bukan alasan untuk cepat berpuas hati. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan masyarakat sehat dan sejahtera di semua lini.
Berdasarkan data pada 2019, indeks ketahanan kesehatan Indonesia berapa di urutan ke-4 di Asia Tenggara dan peringkat 30 dunia. Indeks ketahanan kesehatan global Indonesia ini didongkrak dari kategori deteksi dan pelaporan, serta pemenuhan terhadap standar internasional.
Baca Juga: Bisakah Satu Orang Memiliki Dua Keanggotaan BPJS Kesehatan?
Meski data ini cukup melegakan, namun kita tidak bisa menutup pada fakta-fakta di lapangan tentang kurang meratanya layanan kesehatan. Mayoritas rumah sakit besar dan dokter spesialis di kota-kota besar, sedangkan layanan kesehatan di desa-desa atau wilayah pelosok terpencil masih sangat minim.
Sementara di lain sisi Kementerian Kesehatan menyebut warga Indonesia golongan ekonomi atas yang memilih berobat keluar negeri mencapai sejuta orang setiap tahun terutama ke tiga negara tujuan meliputi Malaysia, Singapura, dan Thailand. Hal ini mengakibatkan setiap tahun negara kehilangan US$11,5 miliar.
Sehingga masih banyak tugas-tugas yang masih perlu dibenahi di bidang layanan kesehatan negeri ini, termasuk meningkatkan peran BPJS Kesehatan. Meningkatkan layanan kesehatan baik secara kuantitas maupun kualitas adalah hal yang tidak bisa ditawar.
Transformasi rujukan, peningkatan kualitas layanan, peningkatan sumber daya manusia, penambahan fasilitas, ketersediaan obat-obatan, hingga peningkatan teknologi kesehatan harus terus dilakukan. Peningkatan layanan kesehatan diharapkan bisa mendorong kualitas kesehatan dan juga peningkatan kepercayaan masyarakat sehingga mereka tak perlu jauh-jauh ke negeri orang untuk mencari pengobatan. Jika layanan kesehatan semakin bagus, kualitas kesehatan masyarakat meningkat, negara juga semakin kuat.